Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo telah gagal dalam mengelola negara untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Ujang mengomentari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang cukup signifikan sejak awal bulan ini.
Sebab, kenaikan tersebut terjadi di tengah situasi fluktuasi harga minyak goreng yang tak kunjung stabil. Bahkan, pemerintah juga mewacanakan akan ikut menaikkan harga dari gas elpiji beberapa pekan yang akan datang.
“Disitulah pemerintah tidak bisa mengelola negara dengan baik, akhirnya ketika ada hal-hal persoalan misalnya alasan perang Ukraina akhirnya BBM naik dan sebagainya, hutang juga sampai 7000 triliun sekarang,” kata Ujang saat dikonfirmasi Populis.Id, Selasa (5/4/2022)
Sejauh ini Ujang melihat pemerintah selalu berupaya berpura-pura bekerja untuk mencari pembenaran agar tidak menjadi pihak yang disalahkan atas kenaikan berbagai macam harga barang dan kebutuhan. Meskipun tidak ada hasil yang kelihatan dari kinerjanya.
“Saya sih melihatnya pemerintah harus bekerja dengan baik, harus gigih jangan sampai mencari pembenaran naiknya BBM, naiknya harga, langkanya minyak goreng itu seolah-olah mereka tidak salah, seolah-olah mereka sudah bekerja keras,” ucap Ujang.
Menurutnya, sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat yang masih kesusahan untuk memperoleh sejumlah kebutuhan hidup karena kelangkaan ataupun karena memang harganya yang sudah tak terjangkau bagi sebagaian golongan.
“Faktanya, rakyat masih susah, rakyat masih menderita, faktanya minyak goreng langka dan mahal, dan faktanya BBM naik, dan harga-harga kian naik, tentu saya mendorong pemerintah agar bekerja dengan baik untuk rakyat,” tegasnya.
Ia pun beranggapan, situasi pemerintahan yang sudah tidak karuan ini lebih diperparah karena lembaga legislatif DPR yang sudah tidak lagi mampu menyuarakan kepentingan rakyat.
Ujang menyebut DPR saat ini hanya sebagai stempel dari pemerintah yang tak punya kemampuan untuk menekan.
“Enggaklah, enggak mungkin DPR menekan, DPR kan selama ini menjadi stempel pemerintah aja, mana wacana pansus minyak goreng, wacana panja mana ada, hanya wacana aja, nggak ada realisasinya, karena stempel pemerintah ya kita sudah paham itu,” ungkapnya {populis}
