Wacana penundaan Pemilu 2024 tampaknya semakin melebar dan menyasar orang-orang yang tidak bersalah seutuhnya. Ada yang berpendapat setelah menerima aspirasi dari masyarakat, ada pula yang berpendapat karena mendapat data dari percakapan dunia maya.
Sepertinya secara politik, wacana penundaan Pemilu 2024 yang sudah ditolak secara tegas oleh Presiden Jokowi itu tidak akan berlalu begitu saja. Kader-kader Partai penguasa pemerintahan yang sejatinya mendukung kepeimpinan Presiden Jokowi secara absolut malah menyalahkan pihak lain atas persoalan ini.
Salah satu pihak yang disasar adalah Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marves sekaligus Dewan Kehormatan Partai Golkar.
Sebelumnya, salah politisi PDIP, Masinton Pasaribu mengkritik pembantu presiden atau menteri yang menyampaikan aspirasi terkait wacana penundaan Pemilu.Hal itu disampaikannya dalam diskusi daring bertajuk ‘Setop Suarakan Perpanjangan Jabatan Presiden: Lalu?’ pada Jumat (8/4/2022).
“Nah ini menurut saya, apa yang dilakukan oleh salah seorang eh bukan lagi salah seorang, ada dua menteri kalau enggak salah yang pertama Menteri BKPM (Bahlil Lahadalia) terus Menko Maritim Investasi (Luhut Binsar Panjaitan) yang bukan, tidak bidangnya itu,” ucapnya.
Tanggapan Partai Golkar
Terkait apa yang dikatakan Masinton Pasaribu, Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga menanggapi. Baginya apa yang disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan merupakan pendapat pribadi.
Sedangkan negara dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) jelas menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Artinya kebebasan berpendapat oleh siapapun dan jabatan apapun dijamin undang-undang haknya.
“Seorang pembantu presiden menyampaikan pendapatnya, aspirasi dari masyarakat beliau sampaikan, apanya yang salah? dalam berumah tangga sekalipun kita bisa berbeda pendapat, apalagi ini dalam kehidupan bernegara,” kata Lamhot kepada wartawan, Selasa (12/4/2022).
Lamhot mengatakan isu penundaan Pemilu ini sudah ditutup oleh Presiden Joko Widodo langsung pada saat rapat terbatas kemarin.
Presiden dengan tegas menyampaikan bahwa Pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024, tidak ada penundaan. Artinya Pemilu 2024 sudah final, dan untuk apa pula Masinton menyinggung pihak lain?
Tidak Ada Relevansi
Pernyataan provokatif Masinton juga memancing Ketua Dewan Penasihat Padepokan Kosgoro 57 Ridwan Hisjam turut menyampaikan pendapatnya.
Ia menilai politisi PDI-P Masinton Pasaribu tak punya hak mendesak Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mundur dari jabatannya di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Ia menyebut tidak ada relevansi dan etika seorang Masinton meminta agar Luhut mundur dari kursi Kabinet lantaran dianggap sebagai biang kisruh dari isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Ridwan Hisjam mengatakan, hanya presiden sebagai atasan Luhuh Binsar Pandjaitan yang berhak melakukan hal tersebut.
“Masinton tak punya hak sama sekali meminta Pak Luhut mundur dari kabinet. Yang berhak menegur dan memberhentikan Luhut adalah Pak Presiden. Jadi secara etik tidak tepat seorang Masinton berkoar-koar minta Luhut mundur atau dicopot,” ujar Ridwan, Selasa (12/4/2022).
Lagi pula kata Ridwan, tidak ada pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang secara eksplisit meminta masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Yang ada, Luhut hanya mewacanakan adanya kemungkinan penundaan Pemilu 2024. Bukan merubah masa jabatan Presiden jadi tiga periode.
“Jadi setahu saya tidak ada ucapan Pak Luhut yang meminta atau mendukung masa jabatan Presiden Jokowi jadi tiga periode. Itu tidak ada! Yang ada wacana penundaan Pemilu 2024, dan itu juga sudah disampaikan Luhut di depan para mahasiswa saat aksi,” terang Ridwan.
Menurutnya, soal wacana yang penundaan Pemilu yang disampaikan Luhut tidak ada yang salah. Sebab, Luhut berbicara itu bukan dalam kapasitasnya sebagai Menko Marves, melainkan ia sebagai seorang politisi Partai Golkar juga sebagai rakyat Indonesia. Di masa kepemimpinan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Luhut menjabat Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar.
“Sah-sah saja seorang Pak Luhut bicara politik soal wacana penundaan Pemilu toh dia bicara itu dalam kapasitasnya sebagai orang atau politisi Golkar. Bukan sebagai Menko Marves. Jadi apa salahnya? Berwacana dalam negara demokrasi itu kan sah-sah saja,” terang Ridwan.
Lanjut Ridwan, wacana penundaan Pemilu hanyalah wacana di atas awan semata, tidak ada yang membahasnya secara resmi di DPR. Satu pu fraksi di DPR juga belum ada yang mengusulkan adanya penundaan Pemilu. Artinya itu hanya sebatas wacana saja, melanjutkan aspirasi dari bawah.
“Karena pada ujungnya keputusan ada di DPR, dan DPR sampai saat sekarang ini tidak ada yang bahas soal penundaan Pemilu, jadi ngapain ribut-ribut,” tandasnya.
Hanya Presiden dan Airlangga Hartarto
Ridwan kembali mengingatkan, yang bisa menegur Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Marves dan Dewan Penasihat Partai Golkar itu hanya dua orang, yakni Presiden Jokowi sebagai atasan menteri, dan Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar. Di luar itu, dianggap tak punya hak untuk menegur Luhut, apalagi seorang Masinton.
“Saya tegaskan lagi yang bisa menegur Pak Luhut ya hanya dua orang Pak Jokowi dan Airlangga. Karena mereka itu atasannya Pak Luhut. Saya liat hubungan Pak Jokowi dengan Pak Luhut baik-baik saja, demikian juga hubungan dengan Airlangga, jadi atas alasan apa Pak Luhut harus mundur,” tandasnya. {golkarpedia}
