Wasekjen DPP Partai Golkar, Samsul Hidayat menyayangkan tanggapan Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN), rekan-rekan Pro Jokowi (PROJO) dan Adian Napitupulu terhadap Maman Abdurahman anggota Komisi VII DPR RI, yang sebelumnya mempertanyakan sikap anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang dianggap selalu menyerang kebijakan pemerintah terkait Freeport saat rapat komisi.
Lebih jauh Kang Sam – panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa mereka menunjukkan ketidakpahaman masalah, dan dapat diduga membatasi fungsi kontrol DPR RI.
“JAMAN dan Projo seharusnya patut berterima kasih kepada Golkar karena ikut mendorong agar Freeport komitmen membangung Smelter, pihaknya bukan merekomendasikan pencabutan IUPK, tetapi mencabut ijin ekspor Freeport” kata Kang Sam,
Membangun smelter sebagai bagian dari komitmen perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia bahwa mereka diberikan ijin ekspor sebagai bagian relakasasi tapi dengan catatan harus membangun smelter yang sudah menjadi amanah Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, dan hingga detik ini sudah bertahun-tahun progres pembangunan smelter Freeport baru 2,7 persen.
Guna menjaga kepentingan masyarakat luas dan menegakan amanah undang-undang pihaknya mendesak pemerintah mencabut ijin export PT Freeport.
Namun, bagi perusahaan yang sudah memenuhi komitmennya membangun smelter, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan merekomendasikan dinaikkan kuota ekspornya sebagai bagian dari upaya untuk menekan naiknya kurs dollar.
“Partai Golkar memang benar bagian dari koalisi Pemerintah, tetapi bukan berarti harus memghilangkan fungsi kontrolnya, Golkar tetap akan menjadi sahabat yang kritis sesuai amanat Rakyat dan Undang-undang” Tegas Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Golkar untuk DPRD Jawa Barat dari Kabupaten Bogor ini.
