News  

Ketum Aspataki Siap Debat Soal Nasib Pekerja Migran Dengan Capres-Cawapres dan Caleg 2024

Ketua Umum Organisasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (ASPATAKI) Saiful Mashud siap debat tertutup maupun terbuka bahkan apabila diperlukan juga siap untuk berdebat dengan calon Presiden/Calon Wakil Presiden dan calon anggota parlemen baik DPR-RI, DPD maupun DPR Daerah menjelang pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang juga dengan semua Tim suksesnya

Kesiapan Saiful itu dikemukakannya untuk mengetahui sejauh mana visi dan misi serta kepedulian para calon pemimpin negara dan wakil rakyat itu terhadap nasib pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Selain itu jumlah pekerja migan di luar negeri dan mantan PMI beserta keluarganya yang berjumlah puluhan juta orang, merupakan kekuatan riil untuk mendulang suara  bagi para kadidat calon Presiden maupun calon anggota parlemen.

Saiful Mashud menjelaskan, puluhan juta orang PMI dan keluarganya itu karena program penempatan pekerja migran keluar negeri telah berjalan puluhan tahun hingga telah terbentuk komunitas keluarga pekerja migran. Kini komunitas keluarga PMI itu telah menyebar di berbagai daerah, khususnya di kantong-kantong asal PMI.

Sementara itu sebanyak sekitar 6 sd 10 juta diaspora tersebar di berbagai negara terutama di negara – negara tujuan penempatan PMI merupakan potensi suara PMI dan keluaganya yang berada di luar negeri dan yang ada di dalam negeri.

Untuk pemilu 2024, Saiful berharap kekuatan dan potensi  komunitas keluarga pekerja migran ini tidak dijadikan obyek untuk mendulang suara bagi para calon, namun setelah mereka terpilih, tidak ada kepedulian lagi terhadap nasib PMI dan keluarganya.

Ketua Umum Aspataki itu menginginkan para calon Presiden dan calon presiden sebelum pemilu dan setelah duduk di jabatannya terus memperhatikan nasib PMI dan keluarganya.

Keadaan seperti saat ini tidak ingin diulang lagi pada masa yang akan datang, yaitu saat PMI terlilit kesulitan yang sangat dalam, tidak ada empati untuk memberikan jalan keluar.

Maka ke depannya, kekuatan massa yang riil dan militan dari PMI dan keluarga berserta stake holdernya seperti para instruktur di BLK sangatlah dibutuhkan untuk mengawal kepentingan suara PMI pada khususnya di kemudian hari, sehingga tidak menjadi kaum yang “tersandera” dengan berbagai macam produk peraturan dan hukum yang seolah-olah melindungi mereka namun justru faktanya menghambat kelancaran proses mereka yang hanya ingin mengenyangkan perut keluarganya dan memberikan masa depan yang baik untuk anak-anak mereka.

Menghambat mereka termasuk pula menghambat perbaikan generasi Indonesia di masa mendatang, itu fakta, jelas Saiful dengan tegas dan jelas.

Erwan Mayulu, Penulis Ketenagakerjaan