Kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor total bahan baku minyak goreng (CPO) dan minyak goreng ke luar negeri terus dipertanyakan.
Pasalnya, kebijakan itu telah berdampak serius bagi petani dan keuangan negara.
Lewat akun Twitter pribadinya, mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu bertanya ke Presiden Jokowi tentang efektivitas kebijakan yang diambil.
Sebab berdasarkan itungannya, kebijakan itu telah merugikan petani sawit sekitar Rp 1 hingga 2 triliun per hari.
“Kedua, menghilangkan pendapatan negara sekitar Rp 10 triliun per bulan.
Ketiga, menghilangkan peroleh devisa sekitar 1,5 miliar dolar AS per bulan,” ujarnya lewat akun Twitter pribadinya, Selasa (17/5).
Di satu sisi, kebijakan ini juga tidak kunjung membuat masyarakat Indonesia kembali merasakan harga minyak goreng yang terjangkau.
Harga minyak goreng masih tinggi sebagaimana sebelum kebijakan pelarangan ekspor diambil Jokowi.
Bahkan masih dua kali lipat dari harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter yang pernah ditetapkan pemerintah.
“Sementara harga migor (minyak goreng) tetap tinggi,” tutur Said Didu.(Sumber)
