Wakil Presiden (wapres) Jusuf Kalla (JK) menyebut upaya penyelamatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seperti upaya hidup dan mati. Dalam pertemuan dengan direksi BPJS Kesehatan di kantornya, Wapres JK mengungkapkan BPJS harus diselamatkan agar rumah sakit juga dapat terus berjalan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat tetap terjamin.
“Menyelamatkan BPJS Kesehatan dari defisit yang terus bertambah setiap tahunnya bagaikan masalah hidup mati, apakah harus memilih BPJS, rumah sakit atau rakyat. Tidak satu pun dari elemen tersebut yang ingin dikorbankan,” kata JK, Jumat (12/10/2018).
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris melaporkan hasil tindak lanjut Rapat di Istana Bogor tanggal (7/9/2018) terkait situasi terakhir BPJS Kesehatan, yang meminta memaksimalkan peran Pemerintah Daerah dalam JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat).
Fahmi memaparkan BPJS Kesehatan telah melakukan uji coba di 4 kota di Indonesia. Kesimpulannya kata Fahmi, peran pemda perlu diatur dalam regulasi tersendiri.
Fahmi memaparkan BPJS Kesehatan perlu langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk menyelesaikan masalah defisit yang terus bertambah.
Fahmi juga melaporkan masalah-masalah jaminan kesehatan yang terjadi di lapangan, seperti membengkaknya tagihan penyakit tertentu dalam kategori tidak parah sama besar dengan penyakit yang masuk kategori mengancam nyawa seseorang. “Selain itu, permasalahan pembatasan rujukan juga banyak diprotes berbagai pihak.”
Merespon hal tersebut, Wapres JK menegaskan perlunya langkah-langkah untuk menyelamatkan BPJS dari defisit anggaran melalui penyesuaian besaran iuran, penyesuaian manfaat jaminan kesehatan dan pemberian suntikan dana tambahan, serta optimalisasi peran pemda.
Wapres juga mengatakan sistem jaminan kesehatan di Indonesia terlalu luas, sehingga tidak mungkin mengelola kesehatan dalam skala luas di Indonesia hanya oleh satu badan.
“Hal ini yang mendorong perlunya memaksimalkan peran pemda dalam jaminan kesehatan,” ujarnya. Di negara maju sekalipun, Wapres menambahkan, ada pembatasan manfaat yang dapat diperoleh melalui jaminan kesehatan yang diberikan Pemerintah.
Wapres berharap pemda ikut mengontrol penggunaan dana jaminan kesehatan dengan melihat pemasukan dan pengeluaran dana kesehatan di daerahnya. “Ini dapat mendorong Pemerintah Daerah meningkatkan kesehatan masyarakat di daerahnya,” kata kader senior Partai Golkar ini.
Turut hadir mendampingi Fahmi Idris diantaranya Direktur Keuangan dan Investasi Kemal Imam Santoso, Direktur Kepesertaan Andayani Budi Lestari, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Maya Rusadi, Direktur Teknologi Informasi Wahyuddin Bagenda, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Mundiharno, Direktur Direktur Hukum, Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga Bayu Wahyudi, serta Direktur SDM dan Umum Mira Anggraini.
Sementara, Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud.
