Terdapat 10 kursi wakil menteri (wamen) dalam Kabinet Indonesia Maju dan berpeluang akan diisi dalam reshuffle kabinet 15 Juni 2022.
Isu reshuffle atau perombakan kabinet Jokowi kian kencang jelang tanggal 15 Juni yang bertepatan dengan Rabu Pahing.
Pemanggilan sejumlah Menteri ke Istana juga kian menguatkan isu reshuffle kabinet.
Mereka adalah Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, hingga Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Nama-nama non menteri juga dipanggil ke Istana, di antaranya mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, serta Wamen ATN/BPR Surya Chandra.
Nama-nama tersebut mendatangi Istana Negara pada Selasa (14/6/2022) sore.
Dalam isu reshuffle terbaru, Partai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan akan mendapat jatah posisi di Kabinet Indonesia Maju.
Hal itu turut dibenarkan oleh Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto. Bima bahkan menyebut bahwa PAN akan akan mendapat dua posisi, yakni 1 kursi menteri dan 1 kursi wakil menteri (Wamen).
10 Kursi Wakil Menteri
Setidaknya ada 10 kursi Wakil Menteri (Wamen) yang kosong dan siap untuk diisi kapan saja.
Rinciannya 10 wakil menteri yang kosong yakni:
1. Wakil Menteri Sosial
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
3. Wakil Menteri Investasi
4. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas
5. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)
6. Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
7. Wakil Menteri Koperasi dan UKM
8. Wakil Menteri Perindustrian
9. Wakil Menteri Ketenagakerjaan
10. Wakil Menteri Dalam Negeri
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada Januari lalu menjelaskan, posisi wakil menteri (wamen) dalam beberapa kementerian memang ada secara kelembagaannya.
Menurutnya, posisi wamen disiapkan untuk mengantisipasi perubahan situasi yang cepat, namun tidak berarti harus selalu diisi.
“Wakil menteri memang kelembagaannya ada. Sebagian besar kementerian di perpres (peraturan presiden) kementeriannya itu memang ada posisi wakil menteri.”
“Tetapi tidak berarti selalu diisi karena memang itu digunakan untuk mengantisipasi karena dunia ini cepat berubah, tantangan cepat berubah, sering kali ada hal-hal yang tidak terduga,” ujar Mensesneg, di Jakarta, Jumat (7/1/2022), dilansir laman setkab.go.id.
Lebih lanjut, Pratikno mengatakan bahwa apabila sebuah kementerian dalam situasi tertentu memerlukan seorang wamen maka posisi tersebut sudah ada.
“Mungkin ada kementerian yang dalam situasi tertentu kemudian butuh wakil menteri, posisinya itu ada. Tapi kalau tidak diperlukan ya tidak perlu diadakan, tidak perlu diisi. Itulah kebijakan Bapak Presiden mengenai wakil menteri,” imbuhnya.
Jokowi Marah
Siang harinya, sebelum para menteri menghadap ke Istana, Jokowi sempat mengungkap kekesalannya lantaran banyak pejabat yang belanja barang impor.
Momen Jokowi marah itu terjadi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022.
Jokowi bahkan menyebut kata ‘bodoh’ di dalam sambutannya sebagai bukti kejengkelannya soal belanja produk-produk impor yang masih dilakukan oleh kementerian dan Pemda.
Sejumlah menteri pun mendapat sorotan terkait marahnya Jokowi soal impor dan dikaitkan dengan isu reshuffle.
Dua nama menteri muncul dan diisukan akan diganti oleh Jokowi dengan nama lain.
Dua nama itu adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Geser sejumlah menteri
Selain mengganti menteri, dalam reshuffle kabinet ini kabarnya Jokowi juga akan menggeser jabatan sejumlah menteri.
Ada nama menteri yang selama ini populer di tengah masyarakat kabarnya akan dipindahkan ke kementerian lain. Tribunnews.com memperoleh informasi nama-nama itu namun perlu verifikasi lebih lanjut.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memberikan respons atas isu merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Kabinet Indonesia Maju.
Menurut dia, kepastian soal hal itu akan diputuskan presiden. “Ya itu kewenangan sepenuhnya presiden. Mau kapan, orangnya dari mana partainya apa, kebutuhannya apa, presiden yang tahu,” ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/6/2022).
“Karena pemerintahan ini masih dua tahun lagi. Sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu presiden yang memutuskan,” ucap dia. (sumber)
