Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, Sofyan Djalil, berharap tahun 2019 seluruh tanah di Jakarta sudah bersertifikat dan tidak ada lagi permasalahan sengketa lahan.
Hal itu diungkapkan oleh Sofyan usai menggelar acara Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Balaikota DKI Jakarta dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, Kamis (8/11/2018).
“Pemerintah ingin mendaftarkan seluruh tanah di seluruh Indonesia. Cuma tentu prioritasnya adalah daerah-daerah yang sangat urgent terutama kota-kota besar. Kita ingin menyelesaikan tuntas,” kata Sofyan.
Saat ini, lanjut dia, sudah ada beberapa kota yang sudah 100 persen menyelesaikan sertifikasi tanah diantaranya Solo, Magelang, dan Bandung. Tahun depan, Bali dipastikan sudah selesai.
“Insyaa Allah Jakarta dengan dukungan Pak Gubernur tahun depan kita sudah selesaikan mendaftarkan seluruh tanah di Jakarta,” unkap Sofyan.
Ketika tanah sudah terdaftar akan langsung dikeluarkan sertifikat kepemilikan, bagi yang bersengketa akan diselesaikan, bagi yang kurang dokumen akan disampaikan kekurangan dokumen, dan bagi yang sudah bersertifikat namun letaknya tidak pas akan di sesuaikan.
Jika seluruh tanah sudah terdaftarkan maka dipastikan tidak akan ada lagi kasus sengketa lahan. Dan semua data tanah akan ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia yang bisa diakses oleh semua orang. Misalnya mengenai kepemilikan, luas tanah, termasuk harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau harga Pajak Bumi Bangunan (PBB).
“Ini akan mencegah konflik di masa depan, karena sekarang konflik tanah begitu sudah konflik biasa panjang sekali. Yang kedua memberikan akses kepada orang kecil yang selama ini tidak punya akses ke perbankan,” tandas Sofyan.
Sementara Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menyampaikan dengan program pemerintah ini diharapkan semua tanah khususnya di Jakarta berstatus legal dan bisa bermanfaat bagi masyarakat.
Untuk mendukung terlaksananya program tersebut maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap menggelontorkan puluhan miliar tahun ini dan tahun depan.
“Pemprov DKI memberikan dukungan penuh. Kita mengalokasikan 2018 sebesar Rp 120 miliar dan tahun 2019 kita mengalokasikan Rp 64 Miliar untuk membantu pendanaan 525.000 bidang tanah di DKI,” kata Anies.
