Sri Lanka bangkrut.
Negara yang terletak di Asia selatan itu dinyatakan bangkrut setelah dilanda krisis ekonomi terparah .
Utang luar negeri menggunung mengakibatkan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak untuk rakyatnya sulit didapatkan.
Bantuan dari lembaga pendonor seperti Dana Moneter Internasional (IMF) sulit diperoleh saking parahnya krisis keuangan negara itu.
Sri Lanka bukanlah satu-satunya negara yang dijerat masalah ekonomi serius.
Bulan lalu, Presiden Jokowi mengatakan 60 ekonomi negara di dunia sudah ambruk akibat pandemi Covid-19.
Sementara 42 lainnya sudah menuju ambang batas. Pernyataan Jokowi itu berdasarkan perkiraan Dana Moneter Internasional (IMF).
Bukan hanya pandemi, ambruknya ekonomi negara juga disebabkan oleh krisis pangan dan krisis energi akibat kendala rantai pasok dan konflik Rusia-Ukraina.
Hal ini menyebabkan tingkat inflasi meninggi, termasuk di negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, Inggris, dan beberapa negara tetangga Indonesia yang ikut dilanda inflasi tinggi seperti Thailand dan Filipina.
Dilansir dari Associated Press, sekitar 1,6 miliar orang di 94 negara menghadapi setidaknya satu dimensi krisis pangan, energi, dan sistem finansial.
Perang disebut mendisrupsi berbagai sektor bisnis yang tengah memulihkan diri dari dampak pandemi Covid-19.
Akibatnya, Bank Dunia memperkirakan, pendapatan per kapita di negara-negara berkembang akan menjadi 5 persen lebih sedikit dibanding pendapatan pra-pandemi.
Di lain sisi, bunga utang yang lebih tinggi untuk mendanai paket pemulihan pandemi telah menjejali negara-negara yang sudah kesulitan membayar utang dengan utang luar negeri yang lebih tinggi.
Menurut PBB, lebih dari setengah negara-negara termiskin di dunia sudah dalam kondisi kesulitan utang atau berisiko tinggi terkena.
Sejumlah krisis terparah melanda negara-negara yang telah dihancurkan korupsi, perang sipil, kudeta, atau bencana lain.
Berikut beberapa negara yang berisiko tinggi mengalami kebangkrutan seperti Sri Lanka:
Afghanistan
Afghanistan sudah terguncang krisis ekonomi buruk sejak Taliban berkuasa di negara itu sejak tahun lalu.
Berkuasanya Taliban seiring kebijakan Washington dan sekutu NATO yang menarik pasukannya dari Afghanistan.
Bantuan asing yang selama ini menjadi penopang ekonomi Afghanistan pun terhenti. Berbagai pemerintahan juga memberlakukan sanksi, menangguhkan transfer bank, melumpuhkan perdagangan, serta menolak mengakui pemerintahan Taliban.
Pemerintahan Amerika bahkan membekukan 7 miliar dolar AS cadangan mata uang asing Afghanistan yang berada di AS.
Sekitar setengah populasi Afghanistan terancam kekurangan pangan yang parah dan kebanyakan pekerja publik, termasuk dokter dan guru, tidak dibayar selama berbulan-bulan.
Turki
Keuangan pemerintah yang semakin buruk dan defisit modal serta perdagangan melengkapi masalah menumpuknya utang luar negeri Turki serta tingginya angka pengangguran.
Dikutip dari BBC Indonesia, Kamis (7/7/2022), harga berbagai barang di Turki meningkat dengan laju tercepat dalam 24 tahun terakhir, menurut data resmi baru-baru ini.
Inflasi rata-rata tahunan menembus 78,62 persen pada bulan Juni, lebih tinggi dari perkiraan.
Peningkatan ongkos transportasi dan harga rumah tergolong yang paling tajam, termasuk akibat perang di Ukraina.
Polisi anti huru hara Turki mencoba menahan demonstran saat mereka berpartisipasi dalam pawai Pride di Istanbul, pada 26 Juni 2022. – Polisi Turki secara paksa campur tangan dalam pawai Pride di Istanbul, menahan puluhan demonstran dan seorang fotografer AFP, kata wartawan AFP di lapangan . Kantor gubernur telah melarang pawai di sekitar Taksim Square di jantung Istanbul tetapi pengunjuk rasa berkumpul di dekatnya di bawah kehadiran polisi yang ketat lebih awal dari yang dijadwalkan. (Photo by KEMAL ASLAN
Bank Sentral Turki terpaksa menggunakan cadangan devisa untuk mengatasi krisis mata uang.
Pemotongan pajak dan subsidi bahan bakar untuk meredam dampak inflasi telah melemahkan keuangan pemerintah.
Warga Turki kini disebut kesulitan membeli makanan dan bahan pokok lain. Utang luar negeri Turki pun mencapai 54 persen dari jumlah GDP negara itu.
Zimbabwe
Inflasi di Zimbabwe kini tengah melampaui 130 persen, memicu ketakutan bahwa negara itu akan kembali ke masa hiperinflasi pada 2008 yang mencapai 500 miliar persen.
Zimbabwe sendiri saat ini tengah mendolarisasi sebagian besar ekonominya seiring ketidakpercayaan terhadap mata uang dalam negeri.
Namun, Zimbabwe disebut kesulitan mendapatkan uang kertas yang diperlukan di tengah meningkatnya permintaan terhadap dolar AS.
Ekonomi Zimbabwe sendiri saat ini diterpa de-industrialisasi, korupsi, rendahnya investasi, ekspor rendah, serta utang luar negeri tinggi selama bertahun-tahun.
Mata uang dolar Zimbabwe. Zimbabwe saat ini mengalami tekanan inflasi yang tidak terkendali dan mata uang lokal Zimbabwe terus terdevaluasi dengan cepat terhadap mata uang utama.
Mata uang dolar Zimbabwe. Zimbabwe saat ini mengalami tekanan inflasi yang tidak terkendali dan mata uang lokal Zimbabwe terus terdevaluasi dengan cepat terhadap mata uang utama. (Hurriyet Daily News)
Banyak keluarga di Zimbabwe yang terpaksa mengurangi makan karena sulit memenuhi kebutuhan.
Bank Sentral Zimbabwe berencana untuk mengeluarkan sebuah koin emas yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah pada masyarakatnya.
“Koin emas tersebut akan tersedia untuk dijual kepada masyarakat baik dalam mata uang lokal maupun dolar AS dan mata uang asing lainnya dengan harga berdasarkan harga emas internasional yang berlaku dan biaya produksi,” kata Gubernur Bank Sentral, John Mangudya.
Dilansir dari The Guardian, emas yang akan dijual Zimbabwe yaitu koin emas satu troy-ons yang biasa disebut Mosi oa-Tunya Gold Coin.
Iklan untuk Anda: Tertelan ular python, ibu rumah tangga ini lupus dari maut
Advertisement by
Argentina
Sekitar empat dari 10 warga Argentina dalam kondisi miskin dan bank sentral di Buenos Aires kekurangan cadangan devisa di tengah melemahnya mata uang negara itu.
Inflasi di Argentina pun diproyeksikan melampaui 70 persen pada 2022. Jutaan warga Argentina dilaporkan mengandalkan dapur umum dan program-program kesejahteraan masyarakat yang disokong gerakan sosial kuat yang terkait partai berkuasa saat ini.
Belakangan ini, kesepakatan Buenos Aires dengan IMF untuk merestrukturasi 44 miliar dolar AS utang luar negeri dipertanyakan atas konsesi yang dikritik justru menghalangi pemulihan ekonomi.
Mesir
Tingkat inflasi Mesir meroket hingga hampir 15 persen pada April lalu. Hal tersebut mempersulit kondisi ekonomi Mesir yang 103 juta warganya berkubang dalam kemiskinan.
Warga Mesir sendiri telah menderita oleh program-program reformasi yang memuat kebijakan penghematan seperti pemangkasan subsidi bahan bakar, air, dan listrik.
Bank sentral negara itu telah menaikkan suku bunga untuk mengekang inflasi dan mendevaluasi mata uang, meningkatkan kesulitan membayar utang luar negeri Mesir yang sudah tinggi.
Cadangan devisa bersih milik Mesir pun menurun. Untuk membantu kesulitan ekonomi Mesir, negara tetangganya, yakni Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab telah menjanjikan 22 miliar dolar AS dalam bentuk deposit dan investasi langsung.
Laos
Laos merupakan salah satu negara dengan perkembangan ekonomi tercepat sebelum pandemi. Tingkat utang luar negeri Laos meningkat.
Seperti Sri Lanka, Vientiane kini tengah berbicara dengan kreditur tentang bagaimana membayar utang miliaran dolar AS mereka.
Isu pembayaran utang luar negeri Laos terhitung mendesak, mengingat lemahnya keuangan pemerintah. Menurut Bank Dunia, cadangan devisa Laos setara atau kurang dari nilai impor selama dua bulan.
Depresiasi mata uang Laos hingga 30 persen memperburuk keadaan. Juga, harga-harga yang melambung serta tingkat pengangguran karena pandemi memperparah kemiskinan.
Lebanon
Perekonomian Lebanon mirip Sri Lanka dengan kekhawatiran kolapsnya mata uang, meroketnya inflasi, ancaman kelaparan, kurangnya pasokan kebutuhan pokok, serta pertumbuhan kelas menengah yang terus menyusut.
Lebanon juga menderita akibat perang sipil berkepanjangan. Pemulihan pasca-perang pun dihambat disfungsi pemerintahan dan serangan-serangan teror.
Myanmar
Dampak pandemi Covid-19 di Myanmar diperparah dengan kudeta militer terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021 silam.
Kudeta pun berbuntut sanksi-sanksi Barat yang menyasar sektor komersial penggerak ekonomi yang dikuasai militer.
Ekonomi Myanmar berkontraksi hingga 18 persen pada tahun lalu, kemudian diproyeksikan hampir tidak bertumbuh sama sekali pada 2022.
Lebih dari 700.000 orang terpaksa mengungsi atau terusir dari rumah oleh konflik bersenjata dan kekerasan politis.
Dikutip dari dw.com, krisis ekonomi menghantam keras kehidupan warga di daerah terpencil. Seperti di negara bagian Kachin, harga beras saat ini lebih mahal hampir 50 persen .
Biaya pengangkutan produk pertanian ke kota-kota juga melonjak karena harga bahan bakar yang naik 30 persen sejak kudeta.
Program Pangan Dunia PBB (WFP) memperkirakan bahwa dalam enam bulan ke depan, sebanyak lebih dari 3,4 juta orang terancam kelaparan di Myanmar.
Lalu Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Terancam Bangkrut Juga?
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2022 di kisaran 4,8 persen – 5,3 persen. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak termasuk negara yang ambruk ekonominya.
Selaku bendahara negara, Sri Mulyani optimis realisasi pertumbuhan ekonomi 2022 kemungkinan akan mendekati level atas yakni sekitar 5 persen. Namun, realisasi tetap menunggu perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Proyeksi ekonomi kuartal II 2022 dalam hal ini masih di kisaran 4,8 persen dengan upper end di 5,3. Kita mungkin memperkirakan akan mendekati angka 5 daripada lower bound-nya, tapi nanti kita akan lihat angka bulan Juni ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi APBN Kita, Kamis (23/6/2022) lalu dikutip dari Kompas.com.
Ekonom Center of Law and Economic Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, untuk saat ini kondisi Indonesia belum memungkinkan terjadi gagal bayar utang seperti Sri Lanka.
“Kalau memprediksi akan terjadi seperti Sri Lanka sepertinya belum, tapi ada beberapa mitigasi beban utang yang harus kita siapkan,” ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (16/4/2022).
Lantas, apa yang harus dilakukan agar Indonesia tidak bernasib sama seperti Sri Lanka?
Berkaca dari Sri Lanka yang menggunakan utang untuk pembangunan infrastruktur yang tidak terukur. Padahal seharusnya pembangunan infrastruktur dapat mengurangi biaya logistik.
Menurut dia, Indonesia perlu menghentikan proyek-proyek infrastruktur yang tidak sejalan engan penurunan biaya logistik, kelancaran distribusi barang atau industrialisasi.
Pemerintah Indonesia juga perlu berhati-hati dalam menerima pembiayaan utang. Jangan sampai ketergantungan utang seperti Sri Lanka yang membuat negara tersebut bankrut.
Salah satunya dengan mencari metode pembiayaan lain yang menawarkan bunga lebih rendah.
“Lebih berhati-hati dalam menerima pembiayaan utang khususnya dalam program OBOR atau jalur sutera baru. Seleksi proyek bukan berdasarkan kepentingan kreditor, tapi kebutuhan dalam negeri,” ucapnya.
Kemudian, pemerintah harus memfokuskan belanja negara untuk mendorong perlindungan sosial setidaknya 4-5 persen dari PDB. Saat ini anggaran perlindungan sosial hanya 2,8 persen dari PDB.
Pemerintah juga perlu menghemat belanja pegawai dan belanja anggaran agar lebih fokus menstimulus sektor usaha kecil dan menengah serta digitalisasi perizinan.
Selanjutnya, pemerintah perlu mengendalikan inflasi agar tidak bernasib seperti Sri Lanka yang gagal mengatasi naiknya harga barang atau inflasi akibat utangnya.
“Tambah anggaran subsidi energi dari Rp 134 triliun menjadi minimum Rp 200 triliun. Inflasi yang terkendali akan membuat bunga surat utang lebih murah,” jelasnya.(Sumber)
