Membengkaknya biaya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan termasuk kalangan DPR RI.
Padahal sejak awal proyek yang ditargetkan selesai tahun 2019 tersebut diestimasi hanya menelan biaya sebesar US$ 5,5 miliar. Namun, dalam praktiknya proyek tersebut terus mengalami pembengkakan dari US$ 5,8 miliar terus meningkat lagi jadi US$ 6,07 miliar.
Terbaru, proyek tersebut diperkirakan mengalami pembengkakan biaya mencapai US$ 1,176-1,9 miliar, menjadi maksimal US$ 7,97 miliar. Hasil audit BPKP biaya pembengkakan berada di angka US$ 1,176 miliar.
Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengatakan, pembangunan proyek kereta cepat tersebut sebenarnya di design untuk menopang dan menggenjot kegiatan perekonomian masyarakat.
Makanya, kata dia, pemerintah di bawah kepemimpinan presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, bendungan hingga trasnportasi massal yakni kereta cepat Jakarta-Bandung semata-mata untuk membangkitkan gairah perekonomian bangsa dan negara.
“Kebijakan Presiden Jokowi tepat membangun keterhubungan antar daerah, menempatkan koridor-koridor strategis bagi pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengedepankan infrastruktur,” ucap Bendahara Megawati Institute itu kepada wartawan, Selasa (02/08/2022).
Hanya saja, lanjut Darmadi, kasus membengkaknya proyek kereta cepat tersebut telah mendistorsi visi pemerintah soal interkoneksi antar daerah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
“Saya kira menteri BUMN saat itu gagal mengartikulasikan visi presiden Jokowi sehingga kebijakan yang dibuat pun salah kaprah. Sejak awal PDIPerjuangan mencatat bagaimana Menteri BUMN saat itu Rini Soemarno telah bertindak gegabah. Gegabah karena aspek pembangunan tidak di lihat dari berbagai aspek melainkan hanya aspek keuntungan belaka. Ini kesalahan fatal,” ungkap Anggota Baleg DPR RI itu.
Darmadi kembali mengungkapkan, berbagai pihak sebenarnya sudah mewanti-wanti agar proyek tersebut tidak terburu-buru dijalankan mengingat kebijakan dan kalkulasi yang dibuat masih debatable saat itu.
“Menhubnya saja waktu itu pak Ignatius Jonan tidak sependapat dengan proyek tersebut. Tapi karena kengototan Rini Soemarmo yang tidak jelas dasar kengototannya itu sampai mengorbankan pak Jonan yang mengkritisi hal tersebut,” ungkapnya.
Menurutnya, Pemerintah mesti melakukan investigasi dibalik kasus membengkaknya biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini.
“Mereka yang sejak awal menginisiasi proyek ini mesti dimintai tanggung jawab. Jangan sampai niat baik pak Jokowi yang ingin meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini ternodai dengan kebijakan yang dibuat secara serampangan dan gegabah,” tegas pakar ekonomi kerakyatan itu.
Darmadi juga mengungkapkan, sejak awal pihaknya dalam hal ini Komisi VI DPR RI selaku mitra kerja kementerian BUMN kerap kali mengingatkan agar proyek tersebut terus dikaji dan dihitung secara cermat.
“Karena menurut perhitungan kami proyek tersebut resiko kegagalannya cukup tinggi. Bahkan Saya pribadi selaku anggota Komisi VI DPR sudah mengingatkan kementerian BUMN saat itu tentang bahayanya kegagalan proyek tersebut.
Tapi kehendak berkata lain, Rini Soemarno selaku menteri BUMN saat itu dengan pongahnya mengabaikan saran dan masukan dari berbagai kalangan termasuk DPR. Entah apa tujuan dibalik kengototan Rini Soemarno itu,” sindir legislator dari dapil DKI Jakarta III meliputi Jakarta Utara, Barat dan Kepulauan Seribu itu.(Sumber)
