Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR dan penyampaian Rancangan APBN 2027 beserta Nota Keuangan pada Jumat (14/8/2026) menunjukkan adanya arah pembangunan bangsa yang semakin konkret.
Tamsil menyampaikan pandangannya dalam kanal YouTube Sinkos Indonesia, saat menceritakan pengalamannya mengikuti langsung agenda kenegaraan tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Tamsil, suasana di ruang sidang juga memperlihatkan adanya perhatian serius dari sejumlah tokoh nasional terhadap substansi pidato Presiden. Ia mengaku duduk bersebelahan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Di dekatnya juga terdapat mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Tamsil mengamati Surya Paloh beberapa kali memberikan komentar positif selama mengikuti pidato Presiden Prabowo. Sementara Jusuf Kalla, menurut pengamatannya, beberapa kali terlihat mengangguk ketika mendengarkan paparan kepala negara.
“Pak Surya Paloh sekali-kali mengomentari dan komentarnya positif. Sejajar ada Pak Jusuf Kalla, saya lihat gesturnya. Kadang-kadang mengangguk-angguk,” ujar Tamsil.
Bagi Tamsil, respons tersebut menjadi bagian dari gambaran bahwa pidato Presiden tidak hanya berisi daftar pencapaian pemerintah, tetapi juga menawarkan gambaran mengenai arah pembangunan Indonesia ke depan.
Ia menilai sejumlah indikator ekonomi yang disampaikan pemerintah menunjukkan kondisi Indonesia tidak seperti gambaran pesimistis yang selama ini muncul dalam sebagian kritik publik.
“Presiden ini kelihatan sekali, pidatonya bukan sekadar pencapaian, tapi melihat ada arah bangsa yang konkret,” kata Tamsil.
Tamsil menyoroti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang positif harus dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat lapisan bawah, bukan hanya dari angka makro ekonomi.
Pandangan tersebut sejalan dengan arah kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo. Dalam kerangka RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen, sebagai pijakan menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029. Pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6,0–6,5 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada di kisaran 4,30–4,87 persen.
Presiden juga menargetkan rasio Gini membaik menjadi 0,362–0,367, dari target sebelumnya 0,377–0,380. Proporsi lapangan kerja formal ditargetkan meningkat dari 35 persen pada 2026 menjadi 40,81 persen pada 2027.
Bagi Tamsil, indikator tersebut penting karena keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto. Pertumbuhan harus terasa melalui penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan dan meningkatnya daya beli masyarakat.
Tamsil juga menaruh perhatian pada sektor pertanian dan nelayan. Ia melihat kebijakan pemerintah di sektor pangan, termasuk keterjangkauan pupuk dan peningkatan produksi pertanian, sebagai salah satu faktor yang dapat langsung memengaruhi kehidupan masyarakat di daerah.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Presiden juga menyebut produksi pangan Indonesia mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah dan cadangan beras pemerintah telah meningkat signifikan.
Kebijakan tersebut, menurut Tamsil, perlu dilihat dari manfaat akhirnya bagi petani. Ketika pupuk lebih terjangkau, produksi meningkat dan hasil panen memberikan keuntungan yang lebih baik, maka pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan dari lapisan bawah.
Hal yang sama berlaku bagi nelayan dan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor-sektor ekonomi produktif di daerah.
Tamsil juga menyoroti besarnya belanja negara yang mencapai sekitar Rp4.097,2 triliun dalam rancangan APBN 2027. Angka tersebut meningkat sekitar 3,9 persen dibandingkan belanja negara 2026.
Menurut dia, belanja negara dalam jumlah besar harus mampu menjadi pemicu aktivitas ekonomi, terutama apabila diarahkan kepada program-program yang produktif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Presiden sendiri menegaskan bahwa APBN bukan hanya dokumen keuangan, melainkan instrumen perjuangan negara untuk melindungi rakyat, memperkuat fondasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.
Namun Tamsil juga mengingatkan bahwa besarnya anggaran harus dibarengi dengan efektivitas penggunaan. Anggaran yang besar tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila tidak dikelola secara tepat.
Karena itu, menurut dia, pertanyaan penting berikutnya adalah sejauh mana belanja negara mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, terutama untuk masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Tamsil juga memberikan apresiasi terhadap agenda efisiensi yang dijalankan pemerintahan Prabowo.
Ia melihat pemangkasan belanja yang tidak produktif dan upaya melakukan restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) sebagai bagian dari usaha pemerintah mencari ruang fiskal baru.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyebut pemerintah telah melakukan penghematan lebih dari Rp300 triliun pada tahun pertama pemerintahannya. Dalam sebuah pidato, Presiden menyebut penghematan sekitar Rp308 triliun tersebut kemudian diarahkan kepada program yang dinilai lebih produktif, termasuk program Makan Bergizi Gratis.
Bagi Tamsil, efisiensi bukan berarti sekadar mengurangi pengeluaran pemerintah. Efisiensi harus menghasilkan ruang fiskal yang kemudian digunakan untuk program yang mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat.
Di tengah apresiasinya terhadap pidato Presiden, Tamsil mengingatkan satu hal yang dianggap sangat penting: validitas data.
Ia mengungkapkan bahwa dalam percakapannya dengan Surya Paloh, muncul perhatian mengenai data yang disampaikan pemerintah.
Menurut Tamsil, data menjadi fondasi utama dalam mengambil kebijakan. Apabila data yang digunakan pemerintah tidak valid, maka kebijakan yang dihasilkan juga berpotensi menghadapi persoalan.
“Orang DPD perlu mencermati, datanya valid atau tidak. Kalau tidak valid berbahaya. Saya menyampaikan, data tidak valid berbahaya,” ujarnya.
Peringatan tersebut relevan dengan peran DPD RI yang memiliki fungsi pengawasan dan pertimbangan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Bahkan pada Juni 2026, DPD RI menyoroti pentingnya penguatan data statistik daerah dalam pembahasan KEM-PPKF RAPBN 2027.
Bagi Tamsil, optimisme terhadap arah pembangunan tidak boleh menghilangkan sikap kritis. Pemerintah tetap harus memastikan bahwa setiap indikator yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Tamsil memahami bahwa target pemerintah yang tinggi tidak selalu mudah diwujudkan.
Pertumbuhan 5,8–6,5 persen, penurunan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja formal, perbaikan pemerataan dan target pertumbuhan 8 persen pada 2029 merupakan sasaran besar yang membutuhkan kerja bersama.
Namun ia memilih melihat target tersebut sebagai arah yang harus diperjuangkan.
“Target tinggi walaupun tidak sampai 100 persen. Doakan bisa terealisasi,” kata Tamsil.
Menurut dia, pemerintah harus mendapatkan dukungan sekaligus pengawasan dari lembaga legislatif agar target yang sudah dicanangkan tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen RAPBN.
Tamsil mengatakan suasana di kalangan anggota DPD RI setelah mendengarkan langsung pidato Presiden juga cukup positif.
Ia menyebut semangat para senator kemudian berlanjut dalam sidang paripurna DPD RI. Menurut Tamsil, ada apresiasi terhadap sejumlah arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo.
Namun apresiasi tersebut, kata dia, tidak berarti DPD melepaskan fungsi pengawasan. Justru kebijakan pemerintah perlu dikawal agar implementasinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah.
Peran tersebut membuat perhatian Tamsil terhadap isu pertumbuhan ekonomi, pembangunan, anggaran dan kesejahteraan daerah menjadi bagian penting dari fungsi kelembagaan DPD.
Pada akhirnya, Tamsil menyatakan dukungannya terhadap agenda efisiensi yang dijalankan pemerintahan Prabowo. “Saya mendukung efisiensi pemerintahan Prabowo,” tegas Tamsil.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan posisi Tamsil yang memberikan apresiasi terhadap arah kebijakan pemerintah, tetapi tetap menempatkan validitas data dan pengawasan sebagai syarat penting.
Dengan demikian, pidato Presiden Prabowo pada 14 Agustus 2026 bagi Tamsil bukan hanya momentum penyampaian angka-angka RAPBN 2027. Pidato tersebut menjadi gambaran arah pembangunan nasional yang harus diterjemahkan menjadi hasil nyata: ekonomi tumbuh, kemiskinan turun, lapangan kerja bertambah, petani dan nelayan memperoleh manfaat, serta anggaran negara benar-benar bekerja untuk masyarakat.
