Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Hermanto meminta pemerintah agar tidak serta merta mengikuti keinginan Cina yang meminta APBN menanggung pembengkakan biaya proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Hermanto menilai Cina sudah masuk masalah yang sensitif soal kedaulatan Indonesia dalam kebijakan APBN.
“Indonesia negara berdaulat, upaya asing mengintervensi kebijakan dalam negeri merupakan bentuk hubungan subordinasi. Jelas sekali amanat konstitusi bahwa hubungan antar negara bersifat bebas, aktif, setara dan kerjasama,” kata Hermanto, Selasa 2 Agustus 2022.
Dalam hal ini, kata Hermanto, Pemerintah juga jangan bertindak sendiri.
“Perhatikan mekanisme di DPR sebagai lembaga yang berfungsi budgeting negara dalam mengalokasikan anggaran,” ujar Hermanto.
Hermanto mengingatkan Pemerintah bahwa proyek pembangunan KCJB itu berdasarkan kesepakatan B to B bukan G to G.
“Bila saat ini mengalami pembengkakan biaya mestinya tidak dibebankan pada APBN. Bila terjadi resiko, mestinya sudah diperhitungkan secara matang dan kemudian masuk dalam business plan untuk mengatasinya,” papar politisi PKS ini.
Saat ini, ungkap Hermanto, Indonesia sedang menghadapi masalah anggaran dan ekonomi dalam negeri. Dalam kondisi susah ini tiba-tiba ada permintaan agar pembengkakan biaya pembangunan KCJB dibebankan pada APBN.
“Sepertinya ini proyek ada hiden (tersembunyi) agenda. Awalnya murah tetapi kemudian membengkak,” ucapnya.
Sebelumnya ramai diberitakan, China Development Bank (CDB) meminta pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek KCJB.(Sumber)
