Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menurunkan pangkat pejabat beberapa kepala dinas saat merotasi 1.125 pejabat. Anies menganggap kinerja mereka tidak mencapai target.
“Capaian program, KSD (kajian strategis) lengkap apa saja yang perlu dikerjakan. Di semester pertama apa saja, semester dua apa. Itu tercapai apa tidak, itu diukur,” ucap Anies saat ditanya soal alasan demosi para pejabat DKI di Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (26/2/2019).
Dalam pelantikan kemarin, Anies mendemosi beberapa pejabat, seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Adji menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Selatan. Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Ismer Harahap menjadi Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) Yurianto menjadi staf. Lalu, Yani Wahyu Purwoko dari Kasatpol PP Pemprov DKI Jakarta menjadi Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya.
Anies menyebut pejabat yang didemosi pernah dipanggil untuk dievaluasi. Semua berjalan sesuai dengan prosedur.
“Itu kemarin itu kita BAP dulu. Pemeriksaan dan ditunjukkan data-data. Jadi bukan sesuatu yang mereka tidak tahu. Kemudian juga pelaksanaan program serapan,” ucap Anies.
Mantan Kadis LH DKI Jakarta Isnawa Adji turun dari eselon II-a ke eselon II-b. Dia mengaku sempat dipanggil Anies pada Sabtu (23/2) sebelum pelantikan. Anies menyebut ada beberapa rencana untuk Dinas LH DKI Jakarta.
“Saya hadap Pak Gubernur, ada beberapa arahan terkait dinas LH, seperti masalah uji emisi kendaraan dengan masalah usulan tentang perubahan dari hard ke soft detergen. Salah satunya itu, (akhirnya) Pak Gubernur meminta saya untuk mendampingi Wali Kota Jakarta Selatan. Saya siap laksanakan tugas. Saya tambah pengalaman lagi,” ucap Isnawa saat dihubungi terpisah.
Isnawa mengaku tidak keberatan atas jabatan baru sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Selatan. Dia merasa kembali ke asal-usulnya sebagai pamong praja, lulusan IPDN.
“Memang di Dinas LH penyerapan tidak optimal dan ada satu dua hal. Mungkin juga bukan soal penyerapan, tapi Pak Gubernur ingin mengembalikan yang pamong kembali ke pamong. Saya juga di LH sudah lima tahun. Tahun 2014 saya jadi wakadis di sana,” kata Isnawa. [detik]
