Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 defisit senilai Rp 169,5 triliun atau setara 0,91 persen dari Produk Domestik (PDB).
Sri menilai, defisit tersebut masih jauh lebih rendah dari perpres 98/2022 yaitu 4,5 persen terhadap PDB atau senilai Rp 840,2 triliun. Defisit ini merupakan dampak sebagai shock absorber terhadap tekanan global dan domestik.
“Akhir Oktober, pendapatan negara Rp 2.181,6 triliun atau pertumbuhan 44,5 persen naik daripada tahun lalu,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (24/11).
Menkeu mengatakan, belanja negara mencapai Rp 2.351,1 triliun hingga Oktober 2022, atau 75,76 persen terhadap total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sedangkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.448,2 triliun atau naik 51,8 persen.
“Kepabeanan dan cukai mencapai Rp 256,3 triliun atau naik 24,6 persen. (Penerimaan Negara Bukan Pajak) PNBP mencapai Rp 476,5 triliun atau 36,4 persen,” imbuhnya.
Sri Mulyani melihat kinerja APBN menjadi shock absorber seiring belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) melonjak 57,4 persen terutama karena kompensasi dan subsidi energi dan listrik.
“Belanja K/L masih kontraksi 9,5 persen di Rp 754,1 triliun. Untuk TKD tumbuh Rp 679,2 triliun atau tumbuh 5,7 persen,” lanjutnya.
Sampai dengan 31 Oktober 202, lanjut Sri, keseimbangan primer masih stabil di Rp 146,4 triliun.
Kemudian, pembiayaan anggaran turun drastis 27,7 persen dibandingkan tahun 2021, yang menggambarkan titik balik APBN menuju lebih baik.(Sumber)
