Minta Izin Tempur Anti Pemerintah, Demokrat Desak Jokowi Tegur Benny Rhamdani

Pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang meminta izin untuk tempur dengan mereka yang antipemerintah menuai sorotan.

Benny merupakan Ketum Barikade 98, salah satu organ relawan Jokowi.

Kepala Badan Komunikasi DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, politik seharusnya adu gagasan dan solusi terhadap permasalahan bangsa.

“Politik itu adu gagasan, adu ide, adu solusi untuk permasalahan bangsa, adu jejak rekam. Bukan adu fisik, bukan menggunakan intimidasi, apalagi melakukan kriminalisasi atau melabel yang berbeda pasti melanggar hukum,” kata Herzaky, Selasa (29/11).

Herzaky menuturkan pernyataan Benny menunjukkan pembenaran pemikiran yang penuh dengan nada ancaman, intimidatif, dan kekerasan verbal yang bisa berujung kepada tindak kekerasan di lapangan.

“Seakan-akan ingin memberikan signal kepada pihak-pihak yang berbeda atau kritis terhadap pemerintah, dengan menggunakan contoh-contoh ekstrem sambil mengirimkan pesan tersamar,” kata dia.

“Pola-pola intimidatif begini biasanya digunakan oleh pemerintahan otoriter dan kaki tangannya, bukan pemerintahan demokratis,” lanjutnya.

Herzaky pun meminta Jokowi menertibkan pendukungnya yang menebar pernyataan intimidatif.
Kita harap Presiden Joko Widodo menertibkan pendukungnya yang seperti ini. Apalagi para pejabat publiknya,” tegas Herzaky.

“Jangan malah kemudian diberikan ruang. Seakan-akan merestui perilaku barbar seperti ini. Kasihan Presiden Jokowi yang berupaya mengembalikan demokrasi kita agar bisa sebaik di era SBY, tetapi malah upayanya digerogoti dari orang-orang dekatnya sendiri,” tutur Herzaky.

Apalagi, Herzaky menambahkan, Benny merupakan pejabat publik. Sosok yang seharusnya lebih bisa menjaga omongannya dan memiliki pemikiran yang lebih maju. Sangat disayangkan malah bisa berpikiran barbar seperti itu.

“Berbahaya sekali jika orang-orang di sekeliling Presiden Jokowi memiliki sikap seperti di video itu. Menggunakan bahasa, kata-kata yang memiliki makna penuh intimidasi dan kebencian seperti itu,” tandas dia.

Benny Rhamdani merupakan mantan anggota DPD (senator) dari Sulut dan mantan direktur kampanye TKN Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. Dia juga pernah menjadi pengurus DPP Hanura.

Pada 15 April 2020, Jokowi melantik Benny sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).(Sumber)