Komisi VIII DPR RI menyoroti kurangnya komitmen Kementerian Agama (Kemenag) dalam mendorong percepatan pemulihan pasca musibah gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.
Atas dasar itu, anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf meminta Kemenag segera mengambil langkah cepat untuk memulihkan infrastruktur pendidikan madrasah dan pesantren di Cianjur.
“Selain memulihkan kondisi para korban terdampak, hal yang tidak boleh diabaikan adalah memulihkan proses pendidikan di sana. Kami mendapati pemandangan yang memilukan selama terjun ke lapangan. Banyak bangunan madrasah dan pesantren yang terdampak gempa mengalami kerusakan parah,” kata Bukhori dalam keterangannya, Selasa (29/11).
Menurut Bukhori, madrasah yang bangunannya roboh dan hancur berkeping-keping itu harusnya menjadi perhatian serius kementerian terkait dalam hal ini Kemenag.
Anggota DPR Dapil Jateng I itu menjelaskan, selain bisa menggunakan sumber anggaran dari Ditjen Pendis Kemenag atau hasil dari penyesuaian anggaran dari satuan kerja lain, sumber pendanaan untuk membangun kembali madrasah dan pesantren yang rusak juga bisa melalui skema SBSN.
“Jika ada regulasi yang menghambat, Komisi VIII DPR siap membantu,” tegas dia.
Lebih lanjut, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini menekankan, pemerintah tidak boleh membiarkan hak anak atas pendidikan terkorbankan terlalu lama akibat bencana.
Bagi Bukhori, pemerintah harus memulihkan ruang belajar mereka memberi mereka kesempatan untuk kembali mengakses kebutuhan bermain dan belajarnya. Dengan demikian, para warga korban terdampak bencana diharapkan bisa menjadi terapi agar mereka bisa pulih lebih cepat.
Ia juga berharap, Kementerian Agama memberikan santunan kepada santri yang menjadi korban terdampak.
“Selain memulihkan bangunan sekolahnya, kami berharap ada perhatian khusus dari Kementerian Agama berupa santunan bagi para santri yang menjadi korban terdampak sebagai bentuk kepedulian dan pemuliaan pemerintah terhadap para calon ulama-umara yang akan membimbing umat di masa depan,” pungkasnya.(Sumber)
