Sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo alias Bamsoet harusnya tidak menjadi corong pemerintah dengan memberikan pernyataan yang mengarah kepada penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, Bamsoet dianggap sedang ingin mendekat dengan Jokowi dengan cara melancarkan isu yang sudah tidak lagi populis di mata publik.
“Bamsoet sangat fatal dengan pernyataannya yang mengarah kepada penundaan pemilu. Publik dapat memberikan penilain negatif atas pernyataannya, di mana ia sebagai Ketua MPR dapat dikatakan tidak netral dan justru berpihak kepada pemerintah,” ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/12).
Padahal menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, MPR merupakan leading sektor untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945.
Sehingga, jika ketuanya saja sudah memberikan kode tentang penundaan pemilu, artinya Bamsoet welcome dengan agenda perubahan konstitusi, utamanya terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
“Tentu ini dapat membahayakan check and balance kelembagaan MPR terhadap Presiden, mestinya tidak perlu memberikan pernyataan-pernyataan yang dapat menimbulkan pro dan kontra bagi publik,” kata Saiful.
Selain itu, Saiful menilai, MPR sebagai lembaga penjaga kedaulatan rakyat mestinya tidak memberikan pernyataan kontroversial yang justru meruntuhkan wibawa MPR di hadapan rakyat.
“Sebagai Ketua MPR mestinya Bamsoet tidak menjadi corong pemerintah dengan memberikan pernyataan yang mengarah kepada penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden,” tegas Saiful.(Sumber)
