Puluhan pegawai Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali, diduga menjadi korban kejahatan perbankan. Belum diketahui pasti modus kejahatan itu, namun muncul dugaan modus skimming atau phishing. Sebanyak 11 korban di antaranya pegawai RSUD Mangusada, Kabupaten Badung.
Skimming adalah praktik pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat dalam strip magnetik kartu kredit atau debit.
Para pegawai yang sebagian besar adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) melapor ke manajemen RSUD Mangusada pada Minggu (2/3) dan Senin (3/3).
Uang korban ditransfer ke rekening yang sama atas nama Paulina/Artajasa. Masing-masing korban rata-rata mengalami kerugian senilai Rp 10-20 juta.
“Modusnya saya kurang jelas, uangnya ditransfer ke rekening orang lain (atas nama) Paulina/Artajasa. Rekeningnya bank apa saya kurang jelas juga,” kata Dirut RSUD Mangusada I Wayan Darta saat dihubungi, Selasa (4/4).
Darta mengatakan, rekening yang dibobol berasal dari bank milik pemerintah. Rekening ini digunakan sebagai media pembayaran gaji PNS.
“Gaji mereka langsung ditransfer bank daerah dari pemerintah daerah. Pihak bank harus meningkatkan keamanan security data biar enggak bisa dibobol,” katanya.
Dihubungi terpisah, Kabag Humas dan Protokol Pemkot Denpasar I Dewa Gede Rai mengaku tidak mengetahui jumlah pegawai yang menjadi korban. Pemkot Denpasar telah meminta pegawai melapor ke bank jika menjadi korban.
“Kami sudah informasikan kepada pegawai agar mengecek rekeningnya dan kita sudah koordinasi dengan pihak bank jika memang kena skimming pihak bank akan mengganti uangnya secara utuh,”katanya.
Sementara itu, pihak bank mengaku masih mendata jumlah pegawai yang menjadi korban.
Pihak juga enggan membeberkan kejahatan ini termasuk skimming atau phishing, termasuk modus yang dilakukan. Langkah pertama yang dilakukan pihak bank adalah mengganti 100 persen kerugian nasabah.
Pihak bank juga belum berencana melaporkan kasus kejahatan perbankan ini ke pihak kepolisian.
“Kami selesaikan dulu pengembalian uang nasabah, sambil membuat langkah selanjutnya, seperti pengamanan sistem, nanti (pelaporan ke polisi) tergantung rapat tim dan keputusan direksi,” kata Kepala Bagian Humas & CSR Bank BPD Bali, A A Made Agung.(Sumber)
