Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyebut proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas Presiden Joko Widodo bisa saja dibatalkan oleh presiden berikutnya.
Menurut dia, proyek IKN dapat dibatalkan oleh presiden melalui revisi UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 atau lewat peraturan pemerintah pengganti undang-Undang (perppu).
“Kalau presiden yang akan datang mau mengubah UU, ya pakai perppu misalnya, ya sangat bisa ya kan,” kata Benny dalam Podcast ‘What the Fact! Politics’ CNNIndonesia.com, Senin (12/6).
Benny berpendapat proyek IKN mestinya bukan jadi prioritas. Sebab, ia menilai proyek tersebut membebani APBN.
Menurutnya, jika proyek IKN terus berlanjut, proses perpindahan pun tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Ia mengatakan proyek itu harus dikerjakan bertahap dan rampung dalam lima sampai sepuluh periode kepemimpinan Presiden RI.
“Jangan pinjam uang asing, negara lain, hanya untuk membangun IKN. Nanti APBN kita habis untuk memenuhi yang tidak prioritas,” kata dia.
Selain itu, lanjut dia, para bapak pendiri bangsa alias the founding fathers dalam sidang BPUPKI mengamanatkan bahwa ibu kota negara tidak boleh dipindahkan dari Jakarta.
Benny pun mengkritik pernyataan Jokowi yang merayu investor Singapura supaya mengucurkan dana untuk pembangunan IKN Nusantara dan menjamin pembangunan IKN hingga presiden berikutnya. Ia menilai tak semestinya Jokowi mendikte presiden mendatang.
“Apa dia [Jokowi] mau dikte presiden di masa yang akan datang? Serahkan kepada presiden yang akan datang, jawaban yang pas itu kalau ada yang bertanya apakah [IKN] lanjut, kami serahkan kepada presiden yang akan datang,” katanya.
Sebelumnya, saat berbicara di forum Ecosperity Week 2023, di Singapura, Rabu (7/6), Jokowi menjamin pembangunan IKN akan terus berlanjut meski pemimpin berganti. Ia meyakinkan IKN Nusantara akan jadi kota yang nyaman untuk ditinggali dan berbisnis.
“Tak perlu khawatir. Investasi Anda di Indonesia akan aman. Dan keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara, kota pintar kelas dunia, kota hutan dengan 65 persen hutan, dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan kelas dunia,” kata Jokowi.(Sumber)
