Mimpi Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang naik kereta api bersama Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo justru dianggap dapat memecah belah Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang telah terbangun saat ini. Di mana ada Partai Demokrat yang menjadi anggota KPP bersama Partai Nasdem dan PKS.
“Mimpi SBY dapat memecah belah koalisi perubahan yang telah terbangun saat ini. Tentu saya kira persoalan mimpi adalah persoalan pribadi, dan tidak untuk konsumsi publik, karena kebenarannya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/6).
Saiful mengatakan, mimpi SBY tersebut menjadi mimpi yang baik bagi Partai Demokrat. Akan tetapi, menjadi mimpi buruk bagi KPP yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (Bacapres) pada Pilpres 2024.
“Dengan diungkapkannya mimpi SBY ke publik, maka semakin menunjukkan SBY bermain di banyak kaki. Di satu sisi Demokrat telah menyatakan dirinya berada pada gerbong KPP, namun SBY melalui mimpinya justru mengindikasikan ingin bersama-sama Mega dan Jokowi berada di gerbong yang sama,” tutur Saiful.
“Jika mimpi SBY tersebut benar, maka tentu ini semakin menunjukkan watak dan kebiasaan SBY yang sesungguhnya, di mana tidak ada komitmen yang tegas dan jelas. Sama halnya pada saat ia sebagai menteri di kabinet Megawati yang tiba-tiba mencalonkan diri sebagai presiden pada waktu itu,” sambung Saiful.
Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, mimpi SBY mengandung tafsir yang mendalam. Yaitu, bisa jadi SBY sedang ingin merajut kembali hubungan dengan Mega dan PDIP, sehingga terpaksa harus meninggalkan KPP.
Kedua, bisa jadi mimpi SBY ditafsirkan sebagai bentuk bergaining politik untuk memantapkan pilihan Anies kepada AHY sebagai cawapresnya pada 2024 mendatang.
“Tentu yang tahu hanya SBY, karena publik hanya menafsirkan berdasar pada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi. Namun apabila dengan sengaja SBY dan Demokrat pada akhirnya meninggalkan KPP, maka ini akan menjadi preseden buruk terhadap komitmen politik yang telah dibangun selama ini,” jelasnya.
Publik akan menilai ini adalah gaya hazard politik SBY yang seringkali kita lihat, dengar, dan rasakan selama ini. Sesungguhnya dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi, namun mestinya etika politik harus menjadi pedoman dalam setiap langkah yang akan diambilnya,” pungkas Saiful.(Sumber)
