Komisi VIII DPR segera mengundang pihak Kemenag terkait evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2023. Hal ini menyusul adanya sejumlah catatan minor terkait sejumlah hal, utamanya saat puncak ibadah haji.
“Setelah musim haji ini selesai, kami akan mengundang pihak Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi total atas manajemen haji tahun 2023 yang terkesan banyak kekurangan di sana sini,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Senin (3/7).
Ace yang memimpin tim kecil dalam pengawasan haji di Makkah ini memberi sejumlah catatan dari penyelenggara haji tahun 2023. Ada sejumlah kesulitan dan keluhan yang dirasakan jemaah.
“Pertama, pihak mashariq tidak memenuhi komitmen pada beberapa komponen masyair selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna),” jelas Ace.
“Banyak jemaah yang belum mendapatkan konsumsi di saat mereka membutuhkan makanan di tengah suasana kecapekan dan letih. Manajemen distribusi makanan juga acak-acakan,” lanjutnya.
Ace juga menyoroti kondisi jemaah saat melaksanaka mabit di Mina, yang merupakan kegiatan bermalam untuk berfokus melakukan aktivitas ibadah dengan memperbanyak zikir. Saat itu, banyak jemaah Indonesia tidak mendapatkan tenda saat mabit di Mina sehingga mereka harus beristirahat di luar tenda.
“Ditambah lagi manajemen penempatan jemaah saat kedatangan yang sangat amburadul dan acak-acakan. Ditemukan banyak antar jemaah rebutan tenda,” jelas Ace.
Selanjutnya, ia juga mengkritisi kurangnya jumlah toilet yang mengakibatkan jemaah harus mengantre berjam-jam. Ace mengatakan, kondisi tersebut menyulitkan jemaah haji, khususnya yang perempuan.
“Kamar mandi di tenda Mina dan Arafah masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jemaah. Antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet,” ungkapnya.
Catatan lainnya, kata Ace, saat kejadian telantarnya jemaah haji di Muzdalifah karena keterlambatan transportasi. Menurutnya, kejadian tersebut bisa diantisipasi jika ada mitigasi yang baik.
“Kasus bis taradudi yang membawa jemaah dari Muzdalifah ini salah satu kesalahan fatal dari manajemen pergerakan jemaah yang tidak disiapkan mitigasinya. Padahal kami sudah ingatkan pada saat rapat persiapan Armuzna,” papar Ace.
Karena itu, politikus Golkar itu mendorong pemerintah Indonesia meninjau ulang mashariq yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi.
“Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas layanan yang bermasalah ini karena pemerintah Arab Saudi yang menawarkan mashariq ini kepada Kementerian Agama,” tegas Legislator dari Dapil Jabar II itu. .
Ace juga menyayangkan kurangnya perhatian terhadap jemaah Lansia di mana dari total jemaah haji Indonesia tahun ini, 30 persennya adalah kelompok lansia. Padahal sejak awal perencanaan pelaksanaan ibadah haji 2023, DPR sudah mewanti-wanti soal penambahan fasilitas bagi Lansia.
“Beberapa fasilitas bagi lansia yang kami sarankan seperti kursi roda dan golf car kami temukan tidak optimal,” tutup Ace.
Kemenag Bentuk Tim Investigasi
Kementerian Agama (Kemenag) membentuk tim investigasi bersama dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait persoalan pelayanan saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Kesepakatan terjalin usai Menag Yaqut Cholil Qoumas bertemu dengan Menteri Haji Saudi, Taufiq F Al Rabiah, pada Sabtu (1/7) lalu.
“Siang tadi kita langsung melakukan follow up antara kita Kemenag, Kementerian Haji, dan sepakat untuk melakukan investigasi atas beberapa persoalan yang muncul di armuzna kita buat tim bersama,” kata Gus Men, sapaan akrab Yaqut, kepada wartawan di Makkah, Minggu (2/7).
“Insyaallah hasilnya kita sepakati seminggu atau paling lama 2 Minggu yang akan datang kita sudah dapat hasilnya kenapa Arafah, seperti yang kita tahu Muzdalifah dan Mina (terjadi persoalan),” sambung Gus Men.
Ia juga sudah sempat marah besar kepada perusahaan penyedia layanan haji dari Arab Saudi (Masyariq) karena mendapati jemaah haji belum mendapat makanan di Armuzna.(Sumber)
