Penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin tidak ada kemajuan, alias hanya jalan di tempat.
“Penegakan hukum kita, bak gasing, muter-muter di tempat, nggak ada kemajuan,” ujar Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/9).
Dikatakan Sasmito, banyak kasus-kasus mega skandal yang merugikan keuangan negara diabaikan. Salah satunya, kasus fasilitas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.
Padahal secara kasat mata, kata Sasmito, para penikmat fasilitas BLBI seperti hidup aman dan nyaman tanpa tersentuh penegakan hukum.
Menurutnya, ada dugaan kasus tersebut sengaja dibiarkan oleh aparat penegak hukum, karena tak ada perkembangan signifikan dari pengembalian kerugian negara.
Belum lagi, masih kata Sasmito, soal kasus Century Gate yang hingga kini hilang kabar perkembangannya.
Sasmito menduga, dua contoh kasus besar itu terabaikan karena faktor amnesia publik yang tak banyak mengingatnya. Begitu juga, Presiden Jokowi yang tak mau bergerak serius.
“Semua patut diduga karena amnesia publik dan Presiden Jokowi,” pungkasnya.(Sumber)
