Eks Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti menyinggung soal perubahan visi misi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sudah tak lagi fokus dan menomorsatukan sektor maritim Indonesia.
Susi mengatakan bahwa pada saat periode pertama Jokowi menjabat sebagai Presiden RI, Jokowi memiliki visi misi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Salah satu triggering saya diajak Jokowi adalah karena Pak Jokowi mau menjadikan indonesia sebagai poros maritim dunia dan menjadikan laut masa depan bangsa Indonesia. Itu sangat benar dan harus dilakukan,” kata Susi dalam Seminar Nasional bertajuk Pesisir Tangguh untuk Indonesia Maju di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).
Namun saat ini, kata Susi, Jokowi sudah berubah visi dengan menomorsatukan pembangunan infrastruktur. Sehingga, sektor kemaritiman Indonesia menjadi nomor belakang.
“Kalau sekarang Presiden punya visi lain karena memang harus prioritas membangun infrastruktur dan lain-lain menjadi berbeda visi misinya,” ucap Susi.
Kendati demikian, Susi mengatakan bagi kepala daerah yang wilayahnya mayoritas adalah laut harus tetap menggunakan visi Presiden Jokowi pada periode pertama, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Ya bupati pulau harusnya tetap memakai dasar ini. Memakai visi presiden pertama. Karena seperti Bangka luas laut 90 persen dari darat. Kalau Anda (sembari menunjuk Bupati Bangka) punya policy cuma tentang darat saja.
Ya Anda hanya melakukan pekerjaan 10 persen saja,” ujarnya. Diketahui, Presiden Joko Widodo telah memasuki tahun ketiga masa jabatan keduanya sebagai kepala negara.
Namun, banyak janji-janji yang pernah diucapkannya saat kampanye Pemilu 2019 lalu masih belum terwujud hingga saat ini. Jokowi pernah berjanji akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan.
Visi ini didasarkan pada potensi besar Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Jokowi ingin memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan nelayan.
Namun, kinerja sektor kelautan dan perikanan di bawah pemerintahan Jokowi dinilai menurun oleh beberapa pihak. Salah satu indikatornya adalah penurunan nilai ekspor produk kelautan dan perikanan dari USD 4,6 miliar pada tahun 2019 menjadi USD 3,9 miliar pada tahun 2020. Selain itu, kasus penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing juga masih sering terjadi di perairan Indonesia. (Sumber)
