DPP Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku pemegang hak prerogatif untuk melakukan perombakan kabinet Indonesia Maju.
“Reshuffle kabinet itu kewenangan presiden, itu hak privilege presiden. Selama ini kan walaupun kemudian presiden mempunyai rencana reshuffle itu kita tunggu,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).
Menurut Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar itu, jika ada reshuffle kabinet, biasanya Presiden Jokowi memanggil ketua-ketua umum parpol koalisi pendukung pemerintah.
“Kalaupun kemudian ada kaitannya dengan partai-partai politik, pasti komunikasinya antara Presiden dengan ketua umum partai politik,” demikian Doli.
Isu perombakan Kabinet Indonesia Maju menguat setelah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, pada Selasa kemarin (2/10).
Pertemuan SBY dan Jokowi digelar secara tertutup dari awak media. Pertemuan dilangsungkan sekitar kurang lebih 1 jam.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani bahkan menilai wajar jika ada reshuffle kabinet lantaran ada kementerian yang terlibat kasus hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian menjadi mempunyai masalah hukum, tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau penggantian menteri dari kementerian tersebut,” ungkap Puan di sela-sela acara pemberian gelar Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dari Universitas Tunku Abdul Rahman (UTAR), Selangor, Malaysia, Senin (2/10).(Sumber)
