Pemerintah Israel sudah menghabiskan anggaran USD 58 miliar atau 210 miliar shekel untuk biayai perang di Gaza, Palestina. Nilai itu setara Rp 897 triliun jika dirupiahkan dengan asumsi kurs Rp 15.470 per dolar AS.
Gubernur Bank Sentral Israel (Bank of Israel) Amir Yaron mengatakan anggaran untuk perang itu akan jadi beban negara. Jeratan utang berkepanjangan di depan mata.
Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah darurat seperti mengurangi belanja di sektor yang tidak penting hingga menaikkan pajak agar pendapatan negara meningkat.
“Jika pasar melihat bahwa Israel sedang bergerak menuju peningkatan utang yang berkepanjangan, hal ini kemungkinan akan menyebabkan peningkatan imbal hasil, depresiasi dan inflasi, sehingga diperlukan suku bunga bank sentral yang lebih tinggi,” katanya dikutip dari Reuters, Selasa (2/1).
Amir menilai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama ini lamban mengambil keputusan dalam menyesuaikan anggaran seperti mengurangi alokasi anggaran yang tidak penting di kementerian. Karena kejadian ini, Kementerian Keuangan Israel memperkirakan negara mereka defisit anggaran 6 persen dari produk domestik bruto (PDB) tahun ini.
“Kalau tidak bertindak sekarang, kemungkinan besar akan merugikan perekonomian lebih banyak di masa depan. Yang dibutuhkan saat ini menyesuaikan anggaran yang pasti tidak mudah,” ujarnya.
Pada Senin (1/1), Bank of Israel menurunkan suku bunga pinjaman jangka pendek untuk pertama kalinya dalam hampir empat tahun terakhir. Pelonggaran ini dilakukan karena negara habis-habisan mengeluarkan dana untuk gempur Gaza.
Karena itu, Amir meminta anggota parlemen Israel untuk mengendalikan pengeluaran yang melonjak selama perang Israel dengan Hamas.
Saat menurunkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak April 2020, bank sentral menyebut pasar keuangan jadi tidak stabil sejak serangan 7 Oktober 2023. Inflasi turun dan pertumbuhan ekonomi melemah.
Wakil Gubernur Andrew Abir menilai kebijakan penurunan suku bunga pinjaman ini bisa memulihkan pasar keuangan Israel. Tapi butuh waktu lama karena anggaran negara menipis.
“Ke depannya hal ini jauh lebih sulit karena pastinya terdapat banyak ketidakpastian. Kami mungkin akan cukup berhati-hati ke depan,” katanya.(Sumber)
