Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto, meragukan pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, terkait wacana Pemerintah yang akan melaksanakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.
Dirinya merasa tak yakin dengan kebenaran pernyataan itu, karena sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pembatasan distribusi BBM bersubsidi, akan dijalankan pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025.
“Ucapan Luhut sekedar pemanasan isu dan tidak serius. Luhut jangan asal bicara kebijakan yang bukan wewenangnya, karena akan membingungkan masyarakat yang sedang berupaya bangkit dari keadaan yang sulit ini,” tegas Mulyanto dalam keterangan yang diterima inilah.com di Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Ia menyatakan memang wacana ini sudah lama berkembang, akibat penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.
“Di mana orang kaya atau mobil mewah kedapatan masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi. Padahal BBM bersubsidi ini kan ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan. Nyatanya Pemerintah mengambil sikap pembiaran,” ujarnya.
“Sementara Pertamina proaktif dengan aplikasi MyPertamina yang melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi di lapangan. Padahal ini kan aksi korporasi yang tidak ada dasar hukumnya,” sambungnya.
Ia juga menyatakan penertiban distribusi BBM bersubsidi, dapat diatur dengan merevisi Perpres yang ada.
“Jadi Pemerintah wajib menertibkan soal distribusi BBM ini dengan merevisi Perpres terkait agar semakin berkeadilan,” tandas Mulyanto.
Pemerintah Berencana Perketat BBM Bersubsidi
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah memperketat penjualan BBM subsidi sejak 17 Agustus 2024. Agar subsidi BBM bisa tepat sasaran.
“Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut dikutip dari akun instagram resminya, luhut.pandjaitan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Pernyataan ini disampaikan Luhut ketika membahas permasalahan penggunaan bensin yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Dengan pengetatan penerima subsidi BBM, pemerintah bisa menghemat APBN 2024.
Selain memperketat penjualan BBM subsidi, Luhut mengungkapkan rencana penggunaan bioetanol sebagai pengganti BBM subsidi. Penggunaan bioetanol cukup efektif menekang polusi udara. Karena kandungan sulfurnya rendah sekali. “Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut),” kata Luhut.
Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur dengan menggunakan bioetanol, Luhut meyakini jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN. “Itu juga bisa menghemat sampai Rp38 triliun,” ucap dia.
Luhut mengingatkan, defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara, kata dia.
(Sumber)
