Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto menyebut pergantian menteri tidak efektif di sisa masa pemerintahan ini. Hal ini menyusul kabar Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Kepala BKPM/Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
“Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru, secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi,” ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima inilah.com di Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Dirinya menjelaskan, dari sisi perundangan di ujung masa pemerintahan ini, pekerjaan rumah tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM adalah RUU EBET, PP Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan RUU Migas.
“Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri. Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang, presiden seperti kurang kerjaan,” tegasnya.
“Yang lebih perlu dilakukan Presiden saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang sermrawut. Bukan reshuffle jelang suksesi,” sambungnya.
Ia menyebut publik selama ini sudah melihat bagaimana Bahlil sudah mulai banyak merambah masuk ke bidang ESDM, seperti kasus pencabutan ribuan izin usaha pertambangan (IUP), pemberian prioritas konsesi tambang kepada ormas keagamaan, perpanjangan izin tambang PT Vale dan PT Freeport Indonesia.
“Persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM. Bukan pada posisi menterinya. Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki,” tutur Mulyanto.
“Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas dan lain-lain. yang masalahnya bersifat kronis dan struktural. Juga soal ketidaktepat-sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan,” lanjutnya.
Oleh karena itu, jelang purna tugas, pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur, dan memberi jalan kepada Presiden Terpilih.
“Bukan malah ngegas secara politis kejar tayang saat injuri time. Tata kelola Pemerintahan harus konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih. Bukan sradak-sruduk ugal-ugalan,” tandasnya.
(Sumber)
