Tak terasa, pemerintah sudah menggelontorkan duit APBN sebesar Rp84,5 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). Hanya tersisa nyaris Rp6 triliun dari jatah Rp90,4 triliun. Waduh, berat.
Seperti disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, duit APBN sudah mengucur Rp84,5 triliun untuk membangun IKN. “Dari APBN sudah sekitar Rp 84,5 triliun untuk 108 paket pekerjaan,” kata Basuki yang juga Kepala Otorita IKN (OIKN) di IKN, Kaltim, Senin (12/8/2024).
Dia mengeklaim, ada investasi yang masuk ke IKN sebesar Rp56,2 triliun. Berwujud 55 bangunan yang sudah di-groundbreaking oleh Presiden Jokowi. Pada hari yang sama, Jokowi menyelesaikan groundbreaking untuk 4 proyek senilai Rp4,9 triliun.
Keempat proyek tersebut adalah PT Bank Central Asia Tbk, PT Intiland Development Tbk, Swiss-Belhotel dan PT Royal Golden Eagle. “Ada Rp4,9 triliun, ada swissbell, BCA, RGE, dan Intiland. (Jadi sektornya) properti, hotel dan perbankan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah sudah mengingatkan agar pemerintah fokus untuk mencari pendanaan di luar APBN, agar terjadi keseimbangan.
“Inilah yang saya khawatirkan sejak lama, kurang minatnya pihak swasta pada pembangunan IKN pada akhirnya meletakkan APBN sebagai sumber pendanaan utama,” kata politikus senior PDIP ini.
Secara umum, kata dia, pendanaan IKN itu bersumber dari tiga pihak. Pertama, dari APBN, kedua pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), serta investasi swasta.
“Terkait hal ini, sejauh yang sama pahami selaku Ketua Badan Anggaran di DPR, bahwa direncanakan pendanaan IKN bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No 3 tahun 2022 tentang IKN,” jelas pria berdarah Madura ini.
Adapun rencana total anggaran IKN sebesar Rp466 triliun dengan tiga indikasi pendanaan. Yaitu, berasal dari APBN (Rp90,4 triliun), Badan Usaha/Swasta (Rp123,2 triliun), dan KPBU (Rp252,5 triliun). Dengan jumlah yang disampaikan, proporsi penggunaan APBN hanya mencapai sekitar 20 persen dan sisanya merupakan kontribusi dunia usaha.
“Dari hasil pengecekan data atas sumber pendanaan IKN yang saya lakukan, sejauh ini masih berasal dari APBN. Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun, tahun 2023 ini dianggarkan Rp29,3 triliun dan APBN tahun 2024 rencana alokasi Rp40,6 triliun. Jadi sampai tahun 2024, penggunaan APBN direncanakan Rp75,4 triliun,” rinci anggota Komisi XI DPR itu.
(Sumber)
