Sikap PDIP abu-abu, tidak mau disebut oposisi tapi enggan berkoalisi. Hal ini tercermin dari pernyataan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah yang menyebut partainya tidak akan mengirim kader ke kabinet Presiden Prabowo Subianto tapi juga tak mau menjadi oposisi.
Basarah menjelaskan komitmen Megawati tersebut sudah disampaikan melalui dirinya kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Ia mengaku menyampaikan amanat Megawati tersebut tepat empat hari sebelum Prabowo dilantik.
“Pada tanggal 17 Oktober 2024, empat hari sebelum Presiden Prabowo dilantik, saya sangat khusus diutus oleh Ibu Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan sikap politiknya, sikap politik PDI Perjuangan kepada Presiden Prabowo melalui Pak Muzani,” kata Basarah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025) malam.
PDIP berdalih sikapnya ini berlandaskan paham Pancasila yang disebut Basrah, tidak mengenal istilah oposisi dan seluruh pihak bekerjasama untuk membangun bangsa.
“Esensinya itu adalah gotong royong, menjalankan perintah ideologis Pancasila itu untuk menjalankan prinsip gotong royong. Bu Mega mengatakan, PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader anggota PDI Perjuangan sebagai anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo,” ujarnya.
Sikap PDIP saat ini tidak setegas seperti era pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Basarah beralasan, hal ini dikarenakan Megawati masih memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo.
“Oleh karena itu, persahabatan yang panjang dengan sangat baik hingga hari ini, akan menjadi pondasi sarana komunikasi dan koordinasi saya dengan Mas Bowo dalam kapasitas sebagai sesama tokoh bangsa,” jelasnya.(Sumber)
