Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan, sudah seharusnya hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dipisahkan meski keduanya memiliki komunikasi yang baik.
“Ya kan pisah dong, orangnya memang sudah berbeda. Masa digabung-gabungin, nanti apa kata orang. Memang kan harus pisah, satu mantan presiden, satu presiden,” ujar Deddy kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Menurutnya, hubungan yang baik bukan berarti terus-menerus bersamaan. Dia juga mengingatkan bahwa keputusan Prabowo tak harus sama dengan kemauan presiden ke-7 tersebut.
“Hubungan yang baik kan bukan berarti harus bareng, nempel, lalu keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi. Kan setiap pemimpin punya challenge sendiri,” kata dia.
Ucapan ini meningatkan lagi kabar soal sejumlah syarat yang diajukan PDIP untuk merapat ke barisan pemerintah. Diisukan sudah sempat terjalin komunikasi secara virtual antara Prabowo-Megawati, membicarakan sejumlah deal politik agar PDIP merapat. Mulai dari menunda KPK menahan Hasto, syarat mengganti Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung hingga syarat mengurangi pengaruh Jokowi di pemerintahan yang sekarang.
Kabarnya, pertemuan Ketum Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto diinisiasi oleh Partai Gerindra tanpa persetujuan partai lainnya yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan Prabowo memiliki hak untuk bertemu dengan siapapun tanpa meminta persetujuan dari pihak manapun. Sebab, pertemuan itu kabarnya merupakan gerakan sendiri dari Gerindra, yang memancing penolakan dari beberapa ketua umum partai yang tergabung di KIM.
“Yang pertama Prabowo bebas bertemu dengan siapa saja, tanpa harus minta persetujuan yang lain,” kata Dasco saat dikonfirmasi Inilah.com, Jakarta, Minggu (26/1/2025).
Saat ditanya perihal apakah ada syarat khusus dari PDIP untuk masuk ke pemerintahan Prabowo, dia memastikan belum ada pembicaraan apapun. “Yang kedua belum ada pembicaraan mengarah ke koalisi, apalagi syarat-syarat tertentu,” ujarnya menambahkan.
Prabowo Ingatkan Politik Belah Bambu
Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat menyinggung adanya pihak yang ingin memisahkan hubungan baik dirinya dengan Jokowi. Eks Danjen Kopassus memilih untuk menertawai upaya yang dilakukan pihak tersebut.
“Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh, jangan. Kita jangan ikut,” kata Presiden Prabowo, dalam tayangan langsung akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Senin (10/2/2025).
Prabowo menegaskan, hubungan dirinya dengan Jokowi akan senantiasa baik. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, tak ragu mengakui kalau Jokowi merupakan salah satu guru politiknya.
“Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Enggak usah malu-malu lah. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua, hormati semua,” kata Presiden.
Prabowo menyebut, upaya itu sama saja dengan politik pecah belah atau divide et impera yang menjadi strategi penjajah untuk memecah belah bangsa Indonesia.
“Pecah belah, pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun divide et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia, enggak usah dihiraukan,” kata Prabowo.(Sumber)
