Anggota DPR dari Fraksi PKS, Habib Idrus Al Jufri mengapresiasi pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebagai solusi pengelolaan investasi nasional yang menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia bilang, langkah strategis pemerintah meluncurkan BPI Danantara sebagai sebuah Sovereign Wealth Fund (SWF) untuk optimalisasi aset negara dan menarik investasi jumbo.
“Langkah ini patut diapresiasi karena merupakan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri,” papar Habib Idrus, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Selanjutnya, dia membandingkan BPI Danantara dengan SWF Global yang acapkali menjadi instrumen penting dalam mengelola investasi negara. Sebut saja, Norwegia memiliki Government Pension Fund Global dengan aset di atas US$1,6 triliun.
Demikian pula China dengan China Investment Corporation beraset US$1,35 triliun dan SAFE Investment Company (US$1,09 triliun). Negara-negara Timur Tengah seperti Abu Dhabi, Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar juga memiliki dana investasi yang mengelola aset bernilai ratusan miliar dolar.
Ke depan, Habib Idrus optimistis, BPI Danantara bakal menjadi pemain besar di pentas investasi global. Dengan proyeksi pengelolaan aset mencapai $982 miliar, atau setara Rp15.547 triliun dalam beberapa tahun ke depan,
“BPI Danantara berpotensi masuk ke dalam jajaran 10 SWF terbesar di dunia. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan Indonesia memiliki daya saing di tingkat internasional,” imbuhnya.
Keberadaan BPI Danantara ini, diyakini Habib Idrus, bisa menjadi solusi bagi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Misalnya menjadi tumpuan bagi pembiayaan nasional. Sehingga mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap utang.
Masih kata Habib Idrus, BPI Danantara efektif untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Memudahkan pemerintah dalam menarik investor global ke sektor strategis seperti infrastruktur, teknologi, dan energi hijau, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Optimalisasi aset negara. Dengan pengelolaan yang lebih profesional, aset negara yang sebelumnya kurang produktif bisa dimaksimalkan untuk memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian,” beber Habib Idrus
Dampak lainnya, lanjut anggota Komisi I DPR ini, penciptaan lapangan kerja, berkembangnya UMKM dan sektor riil serta pemerataan pembangunan. “Investasi Danantara berpotensi mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah,” ungkapnya.
Di sisi lain, Habib Idrus menyampaikan sejumlah tantangan serta catatan kritis dari BPI Danantara. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas demi memastikan lembaga baru ini bersifat terbuka serta bebas dari intervensi politik.
Tantangan lain adalah penerapan manajemen risiko yang bijaksana, di mana, investasi harus berbasis kepada analisis matang demi memberikan keuntungan jangka panjang dan terhindar dari kerugian besar.
“Serta berpihak kepada perekonomian nasional. Danantara harus fokus kepada investasi yang mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dan menciptakan dampak nyata bagi rakyat Indonesia,” imbuhnya.
Peresmian BPI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, merupakan langkah besar yang patut diapresiasi dan merupakan solusi strategis bagi Indonesia dalam mengelola investasi nasional. Danantara menjadi instrumen utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan pembangunan yang lebih merata.
“Dan, DPR akan terus mengawasi implementasi Danantara agar benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia dan memastikan bahwa Danantara ini menjadi kebanggaan nasional,” pungkasnya.(Sumber)
