Lagi, Gubernur Jakarta Pramono Anung tak menepati janji kampanyenya. Setelah buang badan soal urusan kesejahteraan pengemudi ojek online alias ojol. Kini Pramono juga membatalkan janji kampanye soal program sarapan bergizi gratis.
Untuk urusan ini, Pramono mengaku terpaksa membatalkannya karena tidak mendapatkan izin dari Badan Gizi Nasional (BGN). “Jadi, pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono di Jakarta, dikutip Minggu (9/3/2025).
Ia mengungkap, alasan perubahan program ini, salah satunya karena pemerintah pusat telah mengatur tentang segala program yang berkaitan dengan makan bergizi gratis menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.
“Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tentunya sebagai pemerintah Jakarta kami sami’na waato’na, ikut itu,” ujarnya.
Pramono memastikan, Pemprov akan mematuhi larangan tersebut. Ia mengatakan, program sarapan bergizi gratis akan diubah menjadi renovasi kantin.
“Program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yakni menyiapkan itu terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” ucap Pramono.
Ia menyebut, program renovasi kantin dilakukan agar fasilitas yang dimiliki jadi lebih memadai. Menurutnya, pogram ini akan memiliki tanggung jawab sama terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov. “Jadi kami lakukan yang disebut dengan substitusi policy, jadi kebijakan yang akan tetap dilakukan,” ucap Pramono.
Sebelumnya Pramono juga gagal menepati janji terkait kesejahteraan ojol. Saat kampanye Pilkada, Pramono pernah berjanji kan menaikan status ojek online (ojol) menjadi profesi formal, tujuannya agar para pekerja di bidang ini bisa mendapatkan gaji sesuai UMR.
“Sehingga kalo formal maka pendapatannya minimum UMR, kemudian diatur bisa lebih dari itu jadi pemerintah sedang merumuskan itu. Nah kalau nanti saya menjadi Gubernur Jakarta, saya akan mendorong itu,” katanya saat car free day (CFD) Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2024).
Namun sikap berbeda ditunjukkan ketika ditanya pandangannya soal ada tuntutan THR bagi pengemudi ojol, Pramono menyerahkan itu kepada pemerintah pusat. “Itu urusan pemerintah pusat,” kata Pramono di Jakarta, Jumat (7/3/2025).(Sumber)
