Mantan Juru Bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi, mendadak menyampaikan kritik pedas terhadap Raja Juli Antoni dan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Mereka disinyalir melakukan bancakan dana Forest and Other Land Use (FOLU) di Kementerian Kehutanan (Kemhut).
Adhie menilai tindakan tersebut sebagai pikiran sesat dan merugikan negara.
“Bancakan PSI, Raja Juli nekad bawa gerombolan partainya (PSI) untuk bancakan dana FOLU. Dianggap bukan uang NKRI hibahan dari Norwegia (156 juta USD). Ini pikiran sesat. Sontoloyo,” kata Adhie M di X @AdhieMassardi (18/3/2025).
Adhie menegaskan bahwa dana FOLU tersebut bukanlah uang negara, melainkan hibah dari Norwegia yang berasal dari pajak rakyat Norwegia.
Ia mengkritik sikap Raja Juli Antoni dan kader PSI yang dianggap tidak memahami esensi dana tersebut dan justru memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau partai.
“Rakyat Norwegia marah. Itu diambil dari pajak mereka. Gegara ini gada yang mau bantu Indonesia lagi,” tambah Adhie.
Sebelumnya, struktur organisasi Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di bawah Kementerian Kehutanan (Kemhut) menjadi perbincangan hangat.
Pegiat media sosial Jhon Sitorus mengungkap dugaan bahwa mayoritas anggota dalam tim ini berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dalam dokumen Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 32 Tahun 2025 yang beredar, disebutkan bahwa para pejabat dalam struktur FOLU mendapatkan honor tinggi.
“FOLU KLHK diisi oleh kader PSI, Gaji hingga Rp50 Juta per orang,” ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (6/3/2025).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang juga menjabat sebagai Penanggung Jawab/Pengarah, menerima gaji bulanan sebesar Rp50 juta.
“Penanggung jawabnya (Raja Juli Antoni) ternyata masih mendapat gaji bulanan Rp 50 juta,” sebutnya.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab mendapatkan Rp40 juta, Dewan Penasihat Ahli Rp25 juta, dan Ketua Pelaksana Rp30 juta.
“Masing-masing ketua bidang digaji RP 30 juta, anggota Rp 20 Juta dan stafnya Rp 7 juta,” Jhon menuturkan.
Jhon Sitorus menyinggung bahwa kebijakan ini bertolak belakang dengan prinsip efisiensi anggaran.
Sementara dugaan keterlibatan kader PSI dalam tim ini semakin memperkuat kritik soal nepotisme di pemerintahan.
“Hidup Efesiensi, Makmur Kroni-kroni, Mingkem PSI,” tandasnya.
Diketahui, struktur organisasi Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Kemhut tengah menjadi sorotan.
Sejumlah pihak mempertanyakan komposisi tim yang diduga mayoritas diisi oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dalam dokumen yang beredar, tercantum nama-nama anggota tim FOLU Kemhut beserta besaran honor yang mereka terima setiap bulan.
Posisi Penanggung Jawab/Pengarah dalam struktur ini dijabat langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang juga merupakan politikus PSI.
Adapun honorarium untuk posisi tersebut mencapai Rp50 juta per bulan.
Yang menjadi perhatian, beberapa nama dalam struktur organisasi ini diduga merupakan kader PSI.
Di antaranya, Staf Bidang Kesekretariatan, Romilla Sari dan Endika Fitra Wijaya.
Pada posisi anggota Ketua Bidang Peningkatan Cadangan Karbon ada nama Sigit Widodo. Sementara untuk staf Kesekretariatan Bidang, Rama Hadi Prasetyo. (Sumber)
