Keputusan DPR mensahkan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mendapatkan banyak sorotan.
Seluruh fraksi menyetujui termasuk PDI Perjuangan yang diketahui tak masuk dalam koalisi Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
PDIP bahkan diketahui berperan mengetuai panitia kerja (panja) RUU TNI.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang sempat menolak kini telah ikut mendukung.
Begitu pun dengan PKS yang selama ini getol mengkritik di luar parlemen. PKS saat ini memang masuk dalam koalisi Indonesia Maju.
Akibatnya, mahasiswa di hampir seluruh wilayah Indonesia melakukan demo penolakan UU TNI itu. Teranyar, demo di Malang berakhir ricuh.
Hal inilah yang kemudian dikritik keras oleh Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi.
Melalui cuitan diakun media sosial X pribadinya, Islah Bahrawi menyebut Politisi dan Parpol sudah tidak bisa lagi dipercaya.
“Untuk para Politisi dan Parpol yang tidak lagi bisa dipercaya,” tulisnya dikutip Selasa (25/3/2025).
“Kalian nampaknya tidak lagi memikirkan Indonesia, tapi hanya sibuk membangun “negara dalam negara,” tambahnya.
Islah kemudian menyinggung dengan para Politisi yang berbicara banyak namun nurut ke Oligarki.
“Kalian berbusa-busa “ngebacot” soal demokrasi, tapi ternyata politikmu masih disetir oligarki. Kalian ngaku pembela rakyat, tapi faktanya hanya jadi penjilat. Kalian ngaku idealis, tapi mentalmu ternyata pengemis. Kalian merapat kemana-mana karena tersandera perkara,” tuturnya.
Ia pun memperingatkan untuk Pemilu ke depan rakyat sudah menandai Politisi yang menghamba ke Oligarki.
“Dari apa yang terjadi di hari ini, rakyat menandaimu — sampai jumpa di Pemilu berikutnya,” terangnya. (Sumber)
