Ketua Umum DPP KNPI Tantan Taufik Lubis mengecam keras berbagai teror yang ditujukan ke kantor media Tempo dan institusi lainnya. Kebebasan pers dan kemerdekaan berpendapat sebagai warisan gerakan reformasi 98 dijamin konstitusi dan kita semua wajib menghormati dan menaatinya
Menurut Tolub, Sapaan Akrab Ketum DPP KNPI ini menegaskan bahwa media atau pers adalah salah satu pilar demokrasi, instrumen kontrol bagi proses jalannya pemerintahan.
“Ini yang membuat pers/ media menjadi mitra penting pemerintah yang kritis dan terus menjaga akal sehat publik dan nurani rezim. Eksistensi pers juga penting bagi terwujudnya check and balance untuk mengikis habis budaya ABH alias Asal Bapak Happy yang menggejala di birokrasi indonesia,” tutur Tantan Taufik Lubis.
Tolub memiliki keyakinan bahwa rangkaian teror tak berasal dari pemerintahan prabowo atau para pendukungnya.
“Ada pihak yang ingin membangun persepsi bahwa rezim Prabowo adalah anti demokrasi, fasis dan dzolim. Jelas, pemerintahan prabowo dirugikan dengan munculnya persepsi dan sentimen negatif publik,” kata Wakil Rektor Universitas Jakarta ini.
DPP KNPI mendorong dan mendukung langkah kongkrit Polri dalam mengusut dan mengungkap siapa pelaku, otak dalang, alasan dan motif dibalik rangkaian teror menebar ketakutan publik dan kegaduhan masyarakat. Arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Telah ditindaklanjuti oleh Kabareskrim Komjend Pol Wahyu Widada.
“Menurut kami langkah Polri ini penting untuk mengantisipasi munculnya situasi lebih buruk di masyarakat, jangan sampai menguat itu social distrust yang mengarah kepada civil disobidience atau pembangkangan sipil untuk membangkitkan perlawanan people power,” Papar Tolub
Di sisi lain, DPP KNPI juga menyoroti Gestur dan pernyataan Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Presiden dalam menyikapi Teror kepala Babi ke Kantor Tempo yang di anggap kurang tepat dan memberikan dampak buruk kepada citra pemerintahan prabowo.
“Pilihan diksi dan narasi yang disampaikan Hasan Nasbi tak mewakili keadaban publik dan keramahan pemerintah. Kami apresiasi Presiden Prabowo yang introspeksi ke dalam dan memberi perintah jajaran pemerintah, baik menteri, birokrasi atau jubir nya untuk memperbaiki komunikasi publik nya ke masyarakat. Prabowo menyadari bahwa kesalahan komunikasi dapat melahirkan kesalahpahaman dan protes publik terhadap pemerintah,” pungkasnya.
