Ekonom mengkritik efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada tahun ini patut dipertanyakan. Terlebih, realisasi anggarannya masih sangat rendah, yakni 2,04% dari pagu Rp71 triliun per 16 April 2025.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan, dalam logika fiskal, belanja pemerintah berfungsi sebagai salah satu komponen penting dalam mendorong permintaan agregat.
Ketika program sebesar MBG tidak terserap dengan baik, maka efek pengganda atau multiplier effect yang diharapkan melalui peningkatan konsumsi rumah tangga dan keterlibatan sektor riil seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai penyedia makanan tidak terjadi secara optimal.
Padahal, kata Syafruddin, MBG berpotensi menjadi salah satu instrumen fiskal yang paling efektif untuk mendorong pertumbuhan dari sisi bawah (bottom-up).
Dengan menyasar anak-anak sekolah, program ini dapat meningkatkan gizi sekaligus mendongkrak belanja di sektor informal, mulai dari petani lokal, pedagang pasar, hingga koperasi sekolah. Keterlambatan realisasi membuat momentum ini hilang dan menunda manfaat langsung terhadap ekonomi keluarga serta lapangan kerja lokal.
“Apabila pemerintah tidak mempercepat pelaksanaan program ini dalam kuartal kedua, maka kontribusi MBG terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hampir pasti akan bersifat marginal,” ujar Syafruddin kepada Bloomberg Technoz, dikutip Jumat (18/4/2025).
Untuk menjaga relevansi program, Syafruddin mengatakan, pemerintah harus segera memperbaiki rantai birokrasi, mempercepat pendataan penerima manfaat, dan menugaskan satuan tugas khusus yang fokus mengeksekusi realisasi belanja secara efisien dan tepat sasaran. “Tanpa langkah tegas dan cepat, MBG akan menjadi janji besar dengan dampak kecil, dan potensi fiskal untuk memperkuat sisi permintaan akan terbuang sia-sia.”
Dikonfirmasi secara terpisah, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru mencapai 2,04% dari pagu Rp71 triliun per 16 April 2025 tidak akan efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam kaitan itu, Wijayanto menilai kebijakan MBG masih bersifat sentralistis, sehingga hanya memberikan stimulus kepada kelompok tertentu.
“MBG tidak akan efektif mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Perlu segera dikalibrasi dan target-target penting perlu direvisi,” ujar Wijayanto kepada Bloomberg Technoz.
Dalam kaitan itu, Wijayanto mengatakan rendahnya realisasi anggaran membuat target 82,9 juta penerima MBG pada akhir 2025 menjadi tidak realistis.
Wijayanto memberikan gambaran bahwa Brazil memiliki program makan gratis yang menjadi bagian dalam program Bolsa Família. Wijayanto mengatakan, target 22 juta penerima manfaat baru bisa dicapai dalam 11 tahun.
Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan realisasi anggaran MBG adalah Rp1,44 triliun per 16 April 2025. Angka ini baru setara 2,04% dari pagu Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan realisasi anggaran MBG itu diberikan kepada 3,02 juta penerima manfaat melalui 1.079 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Targetnya, anggaran dari MBG akan mencapai Rp2 triliun untuk 3,5 juta penerima manfaat pada akhir April 2025. Angka ini setara 2,82% dari pagu Rp71 triliun.
Menurut Dadan, realisasi anggaran akan menjadi besar mulai Agustus sesuai dengan rencana, yakni dalam kisaran Rp4 triliun hingga Rp6 triliun untuk 20 juta penerima manfaat.
“Tahapan dari awal juga demikian. Penyerapan akan besar mulai Agustus sesuai dengan rencana,” ujar Dadan kepada Bloomberg Technoz saat ditanya mengapa realisasi anggaran MBG baru 2% pada April, dikutip Kamis (17/4/2025).
Dalam APBN 2025, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun untuk Program MBG degan target penerima sebanyak 17,9 juta orang. Angka ini terdiri dari 15,5 juta siswa-siswa sekolah, dan 2,4 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dalam perkembangannya, Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar target penerima manfaat bisa dimaksimalkan menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada 2025. Dengan demikian, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun, sehingga akumulasi total menjadi Rp171 triliun.(Sumber)
