Pemerintah Provinsi Jawa Barat menanggapi serius adanya ancaman pembunuhan terhadap Gubernur Dedi Mulyadi.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman menegaskan, seluruh proses penanganan akan berjalan sesuai hukum dan sepenuhnya diserahkan kepada aparat yang berwenang.
“Kita ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Maka kita restart, kita kembalikan semuanya pada hukum yang berlaku. Kami percayakan kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti,” ujar Herman, dikutip RMOLJabar, Rabu, 23 April 2025.
Langkah-langkah pengamanan dan konsolidasi juga dilakukan Pemprov secara internal untuk memastikan situasi tetap terkendali. Herman menyampaikan, semua aktivitas pemerintahan tetap berjalan seperti biasa.
“Kami pastikan semua baik-baik saja. Kalau niatnya baik, jangan ragu. Innamal a’malu binniyat, niat kita untuk mencerahkan dan membahagiakan masyarakat melalui berbagai kebijakan,” tuturnya.
“Pro dan kontra itu hal yang wajar dalam dialektika demokrasi. Yang penting adalah bagaimana kita memitigasi berbagai risiko,” sambung Herman.
Menyoal potensi serangan siber, Pemprov menyatakan siap berkoordinasi dengan tim terkait untuk mengantisipasi ancaman di ruang digital maupun fisik.
Ia juga menegaskan, Gubernur Dedi tetap menjalankan tugas dengan tenang, tanpa terpengaruh oleh ancaman yang beredar.
“Pak Gubernur menyampaikan, niat kita baik. Jangan ragu. Salus Populi Suprema Lex Esto, kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi,” pungkasnya.
Sebuah ancaman terhadap Dedi Mulyadi dilontarkan sebuah akun melalui komentar dalam siaran langsung di kanal YouTube Gubernur Jabar, Senin malam, 21 April 2025.
Pelaku yang menggunakan akun bernama “Wowo dan Dedi Mulyadi sesat!” itu mengancam akan membunuh Gubernur, bahkan menyebut rencana peledakan bom jika aksinya gagal. (Sumber)
