Partai Golkar dukung penuh usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia (RI), Soeharto. Partai politik berlambang pohon beringin itu bahkan mendorong pemerintah untuk segera memberikan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, menyebut bahwa Soeharto dan sembilan nama lainnya masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025. Saifullah menjelaskan semua orang dalam daftar usulan memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan gelar.
“Dari nama-nama yang ada, yang ramai itu ada Pak Presiden Suharto, Gus Dur, yang itu semua memang punya peluang untuk diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah nanti kajiannya tuntas. Mengapa? Karena paling tidak syarat-syarat normatifnya semua sudah terpenuhi,” kata Mensos Saifullah, Rabu (23/4/2025) dikutip Antara.
Sejak akhir tahun 2024, agenda pengusulan Soeharto menjadi pahlawan nasional menimbulkan dukungan dan penolakan dari berbagai pihak. Hal ini bermula pada 28 September 2024, ketika Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Periode 2019-2024 yang juga merupakan anggota Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyampaikan agar pemerintah mendatang mempertimbangkan pemberian pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
Penolakan vokal disampaikan oleh KontraS bersama 84 organisasi dan lembaga serta 77 individu yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto. Penolakan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto itu dirangkum dalam Surat Terbuka Nomor I/SK-GEMAS/X/2024 yang mendesak Ketua MPR untuk tidak mengusulkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
“Melalui surat ini, sejumlah individu, lembaga, dan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM), bermaksud menyampaikan penolakan terhadap wacana pemberian gelar tersebut,” tulis Gerakan Masyrakat Sipil Adili Soeharto.
Dalam surat itu dipaparkan pula alasan penolakan dan rekam jejak buruk Soeharto. Hal tersebut termasuk mengenai pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Soeharto pada pokoknya tidak memiliki integritas moral dan keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk diberikan gelar Pahlawan Nasional,” tulis Gerakan Masyrakat Sipil Adili Soeharto.
Partai Golkar adalah salah satu pihak yang mendukung penuh pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai Soeharto layak mendapatkan gelar tersebut, terlepas kekurangannya sebagai seorang manusia.
“Saya kira terlepas yang namanya juga manusia yang ada kelemahan, ada kekurangan, presiden-presiden kita ini semuanya sudah punya jasa yang luar biasa buat bangsa ini,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (24/4/2025) dikutip dari Tempo.
Ia menilai selama era kepemimpinan Soeharto yang kala itu bernaung di Partai Golkar, Presiden RI ke-2 itu telah memberikan banyak kontribusi positif untuk Indonesia.
“Kami merasakan betul bagaimana pemerintahan Indonesia selama Pak Harto itu banyak sekali yang kita rasakan manfaatnya. Jadi posisi Golkar mendukung penuh Pak Soeharto untuk diberi gelar pahlawan,” tegas Doli.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, yang mengakui bahwa pihaknya sudah lama berupaya agar pemerintah Indonesia dapat memberikan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Maka itu, ia meminta pemerintah untuk segera menganugerahkan gelar tersebut.
“Sebaiknya pemerintah disegerakan itu untuk pemberian gelar pahlawan nasional. Kami sejak lama mendorong Pak Harto agar mendapatkan gelar pahlawan nasional,” ucap Sarmuji, Rabu (23/4/2025) dikutip Kabar24 Bisnis.
Sarmuji juga menegaskan bahwa Soeharto telah menorehkan banyak jasa untuk Indoensia. “Dengan segala kelebihan dan kekurangan, beliau telah banyak berjasa membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia,” ucapnya.(Sumber)
