News  

Mensos Saifullah Yusuf Soal Dedi Mulyadi Ingin Vasektomi Jadi Syarat Bansos: Enggak Boleh Maksa!

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan, vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial hanya boleh sebagai imbauan bukan pemaksaan.

Demikian Mensos Saifullah Yusuf merespons usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Sabtu (3/5/2025).

“Kalau maksa, ya enggak boleh. Itu hanya imbauan sifatnya. Saya lihatnya baru sebatas gagasan saja,” ujar Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf.

“Harus dihitung panjang dampaknya dari berbagai sudut pandang,” kata dia.

Menurut Gus Ipul, selama ini bantuan sosial diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan daya hidup kelompok rentan. Bahkan dalam setiap bantuan, katanya, ada kriteria dan penggunaannya ditentukan, seperti untuk ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

“Program keluarga berencana (KB) itu sendiri kan sudah lama berjalan, dan itu pun hanya berupa imbauan. Tidak ada unsur paksaan,” kata Gus Ipul.

Di samping itu, Gus Ipul mengingatkan Dedi Mulyadi bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram terhadap pemaksaan vasektomi sebagai syarat tertentu. Oleh karena itu, Gus Ipul mengaku masih perlu waktu untuk mencerna dan mengkaji usulan Dedi Mulyadi dari berbagai perspektif.

“Saya lihat idenya juga hanya pernyataan gitu aja. Mestinya harus dilandasi dengan dasar-dasar, sudut pandangnya,” kata Gus Ipul.

“Dari sudut pandang agama, sudut pandang HAM, dan dari sudut pandang manfaatnya. Sudut-sudut pandangnya kan banyak dan harus dipertimbangkan ya,” ucap dia.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi, sebagai syarat utama. Dedi berharap dengan vasektomi sebagai syarat penerimaan bansos bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.

“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata Dedi.(Sumber)