Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Poempida Hidayatulloh mengatakan bahwa implementasi Manajemen Risiko di BPJS Ketenagakerjaan belum membudaya.
Hal ini, kata Poempida, yang membuat praktek BPJS Ketenagakerjaan dalam konteks lembaga ini belum berpikir secara modern.
“Sehingga banyak sekali sampah persoalan yang harus dibereskan oleh pengawas dan manajemen sendiri,” ungkap Poempida kepada wartawan, Rabu, (30/10/ 2019).
Poempida menyembut hal ini juga yang membuat BPJS TK tidak leluasa dalam melakukan pengembangan karena senantiasa diwarisi oleh persoalan sebelumnya.
“Padahal budaya Manajemen Risiko harus dapat terimplementasikan dari pusat hingga ke level cabang. Yang dipimpin oleh masing-masing kepala unit terkait. Risiko harus senantiasa dimitigasi secara terprogram dan budget yang tepat,” tegas Poempida.
Fungsionaris partai Golkar ini menjelaskan bahwa berbagai potensi masalah dapat diantisipasi dan di-managed apabila memang tidak terelakan lagi untuk terjadi.
Poempida menambahkan, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan mempunyai agenda menjadikan lembaga ini menjadi lembaga modern yang cepat beradaptasi dengan perubahan yang cepat.
“Oleh karena itu kami mendorong Direksi untuk segera melakukan pengembangan struktur organisasi secara substantif, kualitas mau pun kuantitas dalam hal Manajemen Risiko,” papar Poempida.
Poempida menekankan, jika memang serius menjadikan BPJS Ketenagakerjaan menjadi suatu lembaga kebanggaan bangsa maka direksi tidak perlu ragu untuk berkomitmen.
“Yang sesuai dengan visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan, maka menurut hemat kami, tidak perlu lagi ada keraguan lagi pada Direksi untuk berkomitmen mengimplementasikan hal itu,” tandas Poempida. {kedaipena}
