Dewi Yustisiana Desak Swasembada Energi Jadi Misi Utama Tiap Kebijakan Nasional

Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana mendesak agar swasembada energi menjadi misi utama dalam setiap kebijakan energi nasional. Sebab swasembada energi adalah jembatan strategis menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Kalau Indonesia ingin menjadi negara maju pada 2045, maka kita harus berdiri di atas fondasi energi yang mandiri, adil, dan berdaulat,” kata Dewi dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

Anggota komisi yang membidangi ESDM, lingkungan hidup, dan investasi itu menekankan Indonesia tidak bisa terus bergantung pada impor. Untuk itu, swasembada energi adalah jalan kebangkitan Indonesia.

Ia pun mengapresiasi pendekatan ideologis yang diusung Kementerian ESDM dalam memandang sektor energi. Sebab Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak terjebak pada aspek teknis semata, tetapi berani menempatkan energi dalam kerangka yang lebih fundamental, yaitu sebagai bagian dari cita-cita bernegara.

“Menteri ESDM membawa cara pandang yang lebih dalam, lebih ideologis, dalam merumuskan kebijakan energi. Bahlil kerap menekankan pentingnya perspektif konstitusi dan keadilan dalam menganalisa dan memutuskan arah kebijakan energi nasional,” ujar Dewi.

Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto yang juga mengedepankan cara pandang ideologis dalam pembangunan nasional. Energi bukan hanya soal pasokan atau harga, tetapi tentang kedaulatan, keberlanjutan, dan pemerataan.

“Dengan pendekatan seperti ini, target-target bidang energi yang dicanangkan ke depan tidak hanya bersifat teknokratis. Ia menyentuh akar dari kenapa negara ini didirikan, yakni menghadirkan keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat,” dia.

Ia menekankan pentingnya pendekatan konstitusional dalam kebijakan energi nasional untuk memastikan keadilan sosial dan kedaulatan negara.

Prinsip pengelolaan energi nasional, juga perlu kembali diletakkan pada fondasi konstitusional sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Konsep “energi konstitusi” menegaskan energi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan hak rakyat dan instrumen keadilan sosial yang harus dijamin oleh negara.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan bahwa realisasi lifting minyak pada kuartal I 2025 mencapai 580 ribu barel per hari (BPH), atau 96 persen dari target APBN sebesar 605 ribu BPH.

Sedangkan lifting gas, kata Bahlil, sudah mencapai 120 persen dari target yang termaktub di APBN. Dalam APBN, target lifting gas bumi sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.(Sumber)