Program penulisan ulang sejarah yang digagas pemerintah akan menelen biaya Rp9 miliar. Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan, dana tersebut sudah disetujui DPR dan direalisasikan melalui APBN.
“Sudah ada (anggaran Rp9 miliar) dari APBN. Sudah beres itu, sudah kita sampaikan dari tujuh bulan yang lalu, saat saya ke DPR,” ungkap Fadli saat ditemui di Cibubur, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).
Fadli melanjutkan, pihaknya menargetkan untuk melakukan uji publik setidaknya pada bulan Juli.
“Sejauh ini kita targetkan, mungkin di bulan Juli kita akan uji publik. Kira-kira (bulan Juli),” kata dia.
Ia mengatakan bahwa proses pembaruan buku sejarah Indonesia akan melibatkan tim yang mencakup 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum. Tim pembaruan terdiri sejarawan dan akademisi bidang ilmu arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora lainnya dari Aceh hingga Papua.
Fadli memastikan, pembaruan sejarah akan dilakukan secara inklusif dengan mengedepankan perspektif Indonesia sentris mulai dari sejarah awal Indonesia, masa penjajahan, perang kemerdekaan, era reformasi, sampai era pemilu.
Sebelumnya, Komisi X DPR RI dan Kementerian Kebudayaan dalam rapat pada Senin (26/5/2025) siang sepakat bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia harus melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan sejarah agar obyektif, komprehensif, dan merepresentasikan memori kolektif bangsa.
Selain itu, Komisi X DPR mengusulkan kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperbaiki komunikasi dan meningkatkan sosialisasi mengenai proses penulisan ulang buku sejarah Indonesia agar tidak memunculkan interpretasi bahwa buku sejarah ditulis berdasarkan penafsiran tunggal dari pemerintah.(Sumber)
