Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) M. Sarmuji menyatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia diserang pengusaha hitam, mafia minyak dan pertambangan.
Menurut Sarmuji, hal itu terjadi lantaran kebijakan-kebijakan yang diambil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berpihak kepada rakyat dan membuka peluang bagi sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk ikut serta dalam pengelolaan pertambangan.
“Kami menilai kebijakan ini adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. UMKM harus mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka,” ujar Sarmuji dalam keterangannya, Sabtu (7/6/2025).
Selama ini, katanya, sektor pertambangan nasional cenderung didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Kebijakan yang berlaku sebelumnya lebih banyak menguntungkan kepentingan korporasi, bahkan membuka ruang lebar bagi kepentingan asing melalui kebijakan impor dan lainnya.
Hal itu telah lama menjadi keluhan banyak pihak, terutama pelaku UMKM yang hanya menjadi penonton di negeri sendiri. “Kebijakan baru ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu.
Sejak menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengambil langkah berani dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih populis. Salah satunya adalah keterlibatan UMKM dalam pengelolaan tambang, sehingga mereka yang selama ini terpinggirkan memperoleh ruang partisipasi yang lebih besar. Ini menjadi angin segar bagi perekonomian nasional dan mendukung pemerataan kesejahteraan.
Menteri Bahlil Lahadalia, kata Sarmuji, juga mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) besar yang selama ini ditelantarkan dan berencana membaginya kepada UMKM, terutama yang berasal dari daerah setempat.
Langkah ini memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha lokal dan memastikan bahwa potensi sumber daya alam dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.
“Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia adalah langkah maju untuk mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil. Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar,” tegasnya.
konperensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025). (Sulaeman/Merdeka.com)
Lebih lanjut, Sarmuji menyoroti bahwa mafia impor minyak yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan sebelumnya juga ikut menyerang Bahlil Lahadalia.
“Mafia impor minyak yang menikmati rente besar juga merasa terancam dengan kebijakan Bahlil yang berusaha menaikkan lifting migas. Mereka ikut menunggangi narasi-narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat,” kata Sarmuji.
Di tengah langkah-langkah progresif Menteri Bahlil, para pengusaha hitam yang dirugikan oleh kebijakan ini justru melawan balik dengan berbagai cara. Mereka bahkan menumpangi isu-isu yang sebenarnya bukan kesalahan Bahlil untuk menggiring opini publik.
“Serangan yang diarahkan kepada Menteri Bahlil bukanlah kritik objektif, melainkan manuver kepentingan yang merasa terganggu. Saya minta publik untuk tidak terkecoh oleh narasi mereka,” tegas Sarmuji.
Bahlil Hentikan Sementara Izin Usaha Pertambangan di Raja Ampat
Kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dihentikan sementara oleh Bahlil, misalnya, izinnya dibuat oleh menteri sebelumnya tetapi kesalahannya dilimpahkan kepada menteri sekarang.
“Jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk rakyat,” kata Sarmuji.
Sarmuji menegaskan, Fraksi Partai Golkar DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan populis yang berpihak pada rakyat dan mendukung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mewujudkan tata kelola pertambangan nasional yang lebih adil dan inklusif.
Diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memutuskan untuk menghentikan sementara operasi pertambangan nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
“Kami untuk sementara, kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” ujar Bahlil dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis.
Menurut Bahlil, perusahaan tersebut baru bisa beroperasi lagi sampai hasil verifikasi dari Kementerian ESDM keluar.
Bahlil mengatakan, pihaknya segera turun langsung ke lokasi di lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi. Ia pun sudah dijadwalkan untuk meninjau lokasi tambang nikel tersebut.
“Untuk sementara kegiatan produksinya disetop dulu, sampai menunggu hasil peninjauan verifikasi dari tim saya,” tegasnya.(Sumber)
