Rencana penyelenggaraan Turnamen Golf Piala Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2025 memicu kegaduhan publik. Pasalnya, kegiatan bergengsi yang dikaitkan dengan kemewahan ini justru digelar atas nama pekerja migran—kelompok rentan yang selama ini kerap menjadi korban eksploitasi dan perlakuan tidak adil di luar negeri.
Koordinator Aktivis NU Jakarta, Dewa Micko, secara tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan menyelidiki sumber dana kegiatan tersebut. Ia mendesak agar Menteri Kadir Karding dipanggil dan dimintai keterangan secara resmi.
“KPK harus selidiki dan bertanya kepada Kadir Karding: dari mana duit untuk turnamen golf itu? Ini bukan acara penting untuk para pekerja migran, ini cuma buat ayunan stik dan pesta elit!” tegas Dewa Micko dalam pernyataan resminya, Ahad (15/6).
Dewa menyebut turnamen itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap misi perlindungan pekerja migran. Ia menyindir bahwa acara semewah itu justru mencerminkan jauhnya realita di lapangan dari narasi kepedulian yang digaungkan Kementerian.
“Turnamen golf menteri untuk perusahaan pengirim TKI ilegal malah lebih masuk akal ketimbang bilang ini demi para PMI. Sungguh terlalu, sampean Pak Menteri!” kecamnya.
Lebih jauh, Dewa juga mempertanyakan sensitivitas Kadir Karding di tengah tumpukan masalah pekerja migran, mulai dari kekerasan, eksploitasi, hingga minimnya perlindungan hukum di negara tujuan.
“Menteri seperti ini sebaiknya mundur saja. Biar tidak mempermalukan instansi, tidak melukai perasaan keluarga PMI yang sedang berjuang di luar negeri,” ujar Dewa menutup pernyataannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Abdul Kadir Karding maupun Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun tekanan publik terhadap penggunaan anggaran negara untuk acara yang dianggap “elitis” ini kian membesar. (Sumber)
