Keputusan Tito Karnavian Ambil Alih 4 Pulau Aceh, Diduga Pesanan Jokowi?

Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang tertuang dalam Surat Nomor 300.2.2-2138/2025 tentang pengambilalihan empat pulau di wilayah Aceh menuai kontroversi. Empat pulau tersebut yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, kini berada dalam sorotan publik setelah keputusan itu dianggap mencederai kedaulatan wilayah Aceh.

Menurut pengamat sosial dan politik Sholihin MS, keputusan tersebut tidak bisa dilihat hanya dari aspek hukum semata (ansich), namun harus dicermati lebih jauh dari sisi kepentingan kekuasaan dan ekonomi yang lebih besar. Ia menuding bahwa Tito Karnavian bertindak sebagai “die hard” Jokowi dan menjadi perpanjangan tangan kepentingan oligarki taipan asing.

“Diduga keempat pulau itu kaya akan kandungan tambang. Maka tak mengherankan jika keputusan ini begitu mudah keluar, seolah menafikan hak dan keberatan masyarakat serta pemerintah Aceh,” tulis Sholihin dalam keterangannya kepada Radar Aktual, Selasa (17/6/2025)

Sengketa keempat pulau ini sebenarnya telah berlangsung sejak 1928 dan dilakukan pengukuran ulang pada 2008. Namun pertanyaan besarnya, mengapa baru sekarang keputusan eksekusinya dilakukan? Dan lebih mencurigakan lagi, keputusan sepenting ini tidak melalui proses pengadilan, baik nasional maupun internasional.

Sholihin menduga ada beberapa skenario besar di balik keputusan ini:

Gubernur Sumatera Utara saat ini merupakan menantu Jokowi, sehingga ada indikasi keberpihakan demi membela kepentingan keluarga.
Upaya Jokowi untuk mengganggu kestabilan pemerintahan Prabowo Subianto, yang belakangan dinilai mulai berani mengambil sikap berbeda dari Jokowi.
Adanya tekanan dari oligarki taipan yang menggunakan orang-orang Jokowi yang masih bercokol di kabinet untuk menjalankan kepentingan mereka.
Potensi tambang besar di wilayah empat pulau tersebut, yang menjadi daya tarik utama di balik keputusan.
Adanya permainan mafia wilayah, yang sengaja memperkeruh situasi demi meraup keuntungan pribadi dan kelompok.

“Masalah sebesar ini, yang menyangkut kedaulatan wilayah dan harga diri rakyat Aceh, tidak bisa diselesaikan hanya dengan sebuah surat keputusan menteri. Ini menyakiti seluruh rakyat Aceh,” ujar Sholihin.

Ia menambahkan, bila memang keempat pulau itu secara sah menjadi milik Sumatera Utara, maka seharusnya hal tersebut diputuskan melalui proses pengadilan yang adil dan terbuka, bukan melalui manuver administratif semata.

Lebih jauh, Sholihin juga mengingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak tinggal diam. “Jika ini bagian dari skenario mengganggu pemerintahannya, maka Prabowo harus bersikap tegas dan segera menganulir keputusan Mendagri tersebut,” tegasnya.

Polemik ini diperkirakan akan terus berkembang, terlebih menyangkut isu strategis nasional, kedaulatan wilayah, dan potensi sumber daya alam yang terkandung di wilayah pulau-pulau kecil tersebut.

Read Also

Recommendation for You