Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi mengatakan Presiden Prabowo harus ingat pondasi strategi RRC akan menggilas dan menguasainya Indonesia sejak ditanda tangani 23 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding – MOU ) antata Indonesia dan China setelah pembukaan KTT Belt and Road Initiative (BRI) Forum Kedua di Beijing, Jumat (26/4 /2019 ).
Lahirnya Undang Undang pesanan milik Taipan Oligarki: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada hari, Selasa ( 03/10/2023 ).
UU IKN itu jelas tipuan RRC untuk menguasai Indonesia maka harus kuasai dulu Jakarta dan wilayah penyangga lainnya, maka lahirlah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan Presiden Jokowi pada Kamis, 25 April 2024.
“Ibu kota Jakarta harus pindah ke Kalimantan Timur itu hanya tipuan karena Jakarta akan disulap menjadi kawasan aglomerasi bersama wilayah sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur), dan sesuai Pasal 55 ayat 3 UU DKJ berbunyi, “Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden.” kata Sutoyo Abadi kepada Jakartasatu.com, Selasa 12/8/2025.
“Sejak lahirnya UU tersebut sama saja penyerahan kawasan “Aglomerasi” mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur), kepada Taipan Oligarki,” imbuhnya.
Sutoyo menuturkan sejak itu Indonesia akan dipaksa masuk dalam percaturan geopolitik RRC, yaitu strategi lebensraum RRC (km perluasan wilayah dengan menganeksasi negara lain ) dan frontier RRC ( kuasai tanah rakyat kaum pribumi dengan paksa ) untuk hunian pendatang baru etnis Tionghoa ke Indonesia.
“Lahirlah Program Strategis Nasional (PSN) dengan PP No. 3 Tahun 2016, tiga tahun setelah Xi Jinping menyalakan OBOR Global. Maka munculah PSN proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) untuk menguasai pantai di seluruh Nusantara sebagai hunian etnis Tionghoa,” katanya.
Jadi bukan salah dengar, pada saat pertemuan dengan perwakilan masyarakat Banten. “Aguan, berkata : Mulut saya adalah Undang-undang”, karena semua UU dan PP milik Taipan Oligarki.
“PSN – PIK jangkauan, sasaran dan penguasanya bukan hanya PIK 1 dan 2, mereka akan menjangkau sampai PIK 11( sepanjang pantai pulau Jawa ) bahkan akan menjangkau semua pantai di seluruh Nusantara.,” jelasnya.
Dalam pandangan Sutoyo, penguasaan pelabuhan strategis itu menjadi prioritas karena pelayaran internasional akan lewat selat tersebut (Sealane of Communicatios ) selanjutnya akan di garap di pantai sepanjang pulau Jawa.
RRC akan caplok / kuasai dulu simpul simpul transportasi baik laut, darat maupun udara. Selanjutnya merambah kuasai semua pelabuhan sebagai titik episentrumnya.Tiba saatnya RRC akan membangun pangkalan militer di Indonesia.
“Ibu kota Jakarta harus pindah ke Kalimantan Timur itu hanya tipuan karena Jakarta akan di sulap menjadi kawasan aglomerasi bersama wilayah sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur), dan sesuai Pasal 55 ayat 3 UU DKJ berbunyi, “Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden.”
“Juga tidak salah dengar, ketika Datuk Sri Tahir akan mengawal Gibran harus jadi Presiden, setidaknya sampai Pilpres 2029, adalah untuk memperlancar dan mengamankan kekuasaan RRC ( Taipan Oligarki ) di Indonesia,” kata Sutoyo.
“Presiden Jokowi untuk memperlancar Cina menguasai Indonesia, memberikan peran oligarki ikut dalam menentukan kebijakan negara. Bahkan saat itu menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 yang memperkuat wewenang pemerintah merampas tanah masyarakat,” sambungnya.
Keadaan terus berlangsung lanjut Sutoyo, bukan hanya merampas tanah oleh oligarki bahkan di era Presiden Prabowo Subianto ikut berperan akan menerbitkan macam – macam peraturan pemerintah untuk melegalkan perampasan tanah rakyat, untuk dipersembahkan kepada oligarki.
“Rakyat Indonesia jangan terkecoh lawan hentikan dan hancurkan semua pembangunan hunian etnis Tionghoa lambang naga ( PIK 1 dan 2 ) dan rencana pembangunan PIK 11 lainnya,” Sutoyo menegaskan denga geram.
Khusus pembangunan PIK 2 kata Sutoyo, dengan segala perangkatnya menurutn informasi intelijen sudah dijaminkan / diagunkan / di collateralkan ke Bank2 konsorsiun China 87.5 % dan Jepang 12.5%.
“Itu program Cina melalui kekuatan oligarki yang justru akan membangun negara dalam negara. Kaum pribumi akan di lemahkan bahkan cepat atau lambat akan dimusnahkan,” pintanya.
Sutoyo menyebutkan James Riyadi dalam tajuk tulisan “Eksistensi Rakyat China di Indonesia akan mengeliminasi pribumi Indonesia dalam kurun 10 tahun mendatang.
Maka kata Sutoyo menilai Presiden Prabowo Subianto sampai saat ini masih linglung untuk melindungi wilayah dan kedaulatan NKRI. Bahkan masih bersenyawa dengan Jokowi sebagai penghianat negara yang masih memiliki tugas menghidupkan PKI, full dengan bantuan RRC.
“RRC dan AS memiliki kapling sendiri-sendiri. Amerika setelah sukses menggilas UUD 45 dan menyingkirkan Pancasila karena dianggap akan menghalangi Indonesia sebagai negara kapitalis akan tetap menghalangi Indonesia untuk kembali pada Pancasila dan UUD 45,” paparnya.
“Slogan Presiden Prabowo Subianto yang terus-menerus cuap – cuap, saya ingin mati di atas kebenaran membela rakyat, dan orang miskin hanya tipuan dan omong kosong,” tandas Sutoyo (Sumber)
