Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M Rizal Fadillah, menilai langkah tiga jenderal TNI yang mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan aktivis Ferry Irwandi justru menjadi tamparan keras bagi institusi TNI. Konsultasi hukum yang dilakukan oleh Dansat Siber TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring bersama Kababinkum Laksda Farid Ma’ruf disebutnya memalukan sekaligus memilukan.
Menurut Rizal, laporan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada konten kreator Malaka Project tersebut jelas-jelas tidak bisa dibawa atas nama institusi. “Polda Metro Jaya menolak laporan itu karena pencemaran nama baik harus bersifat pribadi. Juinta Omboh pulang dengan tangan hampa. Itu memperlihatkan minimnya pemahaman hukum,” kata Rizal dalam keterangannya kepada Radar Aktual, Kamis (11/9/2025).
Rizal menilai ada dua kesalahan fatal dalam langkah Dansat Siber TNI tersebut. Pertama, TNI terlalu jauh masuk ke ranah sipil yang sama sekali tidak terkait pertahanan negara. Kedua, upaya pelaporan justru mengganggu hak asasi manusia dalam kebebasan berpendapat. “Mengapa harus mengekspos kekurangpahaman hukum di media? Ini mempermalukan TNI,” tegasnya.
Bahkan, Rizal menyebut tindakan itu menunjukkan sikap cengeng dari TNI. “Apakah kegagalan misi untuk menetapkan darurat militer mesti ditimpakan kepada seorang aktivis sebagai kambing hitam?” sindirnya.
Lebih jauh, Rizal menyoroti peran Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang dianggap bertanggung jawab penuh karena Dansat Siber berada langsung di bawah komando Panglima. “Jika ini perintah Panglima, maka keberadaan Panglima TNI yang harus dievaluasi. Banyak suara publik yang meminta Agus Subiyanto segera diganti. Ia terkesan karbitan, hanya sebulan jadi KSAD langsung dilompatkan menjadi Panglima TNI,” ucap Rizal.
Rizal pun menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto harus segera melakukan penyegaran di pucuk pimpinan keamanan negara, baik TNI maupun Polri. “Rakyat ingin di era Prabowo, Presiden memiliki Kapolri dan Panglima TNI yang baru. Selama ini keduanya tidak punya prestasi istimewa, malah menimbulkan banyak kontroversi,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahaya sejarah 1965 agar tidak terulang kembali, ketika TNI terbelah oleh fitnah dan agenda kudeta. “Prabowo harus memiliki komando penuh atas Kepolisian dan TNI. Karena itu, secepatnya ganti Kapolri dan Panglima TNI,” tegasnya.
Rizal menutup pernyataannya dengan menyinggung kedekatan Agus Subiyanto dan Listyo Sigit dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. “Keduanya adalah ‘Jokowi’s men’. Sejak di Solo, Listyo adalah Kapolres dan Agus Dandim Surakarta. Sekarang mereka menjadi pengawal warisan Jokowi yang justru bisa memberatkan langkah Prabowo,” jelasnya.
“Pak Presiden, aspirasi rakyat harus didengar. Prabowo harus berani melibas keduanya secara konstitusional demi ketahanan nasional,” pungkas Rizal.
