Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar setiap 1 Oktober kembali menuai kritik tajam. Bagi sebagian kalangan, momen ini tak lebih dari ritual simbolik negara. Namun, bagi Firman Tendry Masengi, SH, seorang advokat sekaligus Aktivis 98, peringatan tersebut justru harus menjadi momentum rakyat untuk melawan penyalahgunaan Pancasila oleh penguasa.
Dalam tulisannya berjudul “Kesaktian Pancasila: Dari Peringatan Menuju Perlawanan,” Firman menyebut bahwa Pancasila selama ini telah diperlakukan bak jimat keramat oleh negara, bukan sebagai dasar filosofis kehidupan berbangsa. “Kesaktian Pancasila hari ini tidak lebih dari mitos politik yang terus dijaga oleh rezim demi melanggengkan dominasi. Sakti bagi penguasa, tapi lumpuh bagi rakyat. Pancasila dipuja di bibir, tapi dihina dalam praktik,” tegasnya.
Firman mengingatkan bahwa Bung Karno merumuskan Pancasila sebagai philosophische grondslag atau dasar filosofis, yang lahir dari penderitaan panjang rakyat akibat kolonialisme. Namun, menurutnya, sejak Orde Baru hingga sekarang, Pancasila telah direduksi menjadi alat indoktrinasi dan legitimasi kekuasaan.
“Pancasila dipaksa menjadi senjata ideologis negara untuk membungkam rakyat. Ironi terbesar: nama Pancasila dipakai untuk menjustifikasi pelanggaran nilai-nilai Pancasila itu sendiri,” kritiknya.
Firman menyinggung bagaimana sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, kerap dipelintir. “Apakah negara beradab ketika puluhan ribu orang ditahan tanpa pengadilan pasca 1965? Apakah adil ketika petani diusir dari tanahnya demi proyek mercusuar? Apakah manusiawi ketika aparat menembaki mahasiswa yang menuntut keadilan, dari 1966, 1974, 1998, hingga sekarang?”
Sementara sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menurutnya hanya menjadi fatamorgana. “Negara berdiri di pihak pemodal, bukan rakyat. Segelintir oligarki menguasai tanah, tambang, air, dan udara. Sementara rakyat kecil harus membayar mahal untuk hidup di negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi,” ujar Firman.
Firman menegaskan, peringatan Kesaktian Pancasila seharusnya tidak berhenti pada seremoni kosong, melainkan menjadi momentum perlawanan rakyat. “Yang sakti bukanlah Pancasila sebagai mantra, melainkan rakyat yang menghidupi nilai-nilainya: gotong royong, keadilan, persamaan, kemanusiaan. Rakyatlah yang sejatinya menjaga Pancasila, bukan negara,” tegasnya.
Ia menyebut berbagai tragedi bangsa – dari 1965, Peristiwa Tanjung Priok, Talangsari, Trisakti, Semanggi, hingga perampasan tanah rakyat hari ini – sebagai bukti pengkhianatan negara terhadap Pancasila.
Firman lalu menutup dengan pertanyaan provokatif yang dianggap harus menjadi renungan rakyat:
“Apakah kita masih punya Pancasila, atau hanya punya penguasa yang fasih dalam kepalsuan?”
