Badan Gizi Nasional (BGN) bakal menerima anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mencapai Rp 335 triliun pada APBN 2026.
Dari pagu indikatif awal, BGN awalnya mendapat anggaran pada RAPBN 2026 sebesar Rp 217 triliun, namun kemudian ditetapkan naik sebesar Rp 268 triliun, plus tambahan Rp 67 triliun. Anggaran ini juga sudah disetujui DPR RI belum lama ini.
“Dengan total anggaran tahun 2026 untuk BGN sebesar Rp 268 triliun jadi kalau di nota keuangan kemarin disampaikan Rp 335 triliun maka yang Rp 67 triliun masuk dalam kategori stand by karena pagu anggaran yang resmi kami terima adalah Rp 268 triliun,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, dikutip dari laman resmi BGN, Kamis (9/10/2025).
“Ini kemajuan yang kami peroleh awalnya kami mendapatkan pagu indikatif Rp 217 triliun, dengan keluarnya pagu anggaran akan ada tambahan Rp 50 triliun sehingga anggaran yang kami terima kurang lebih Rp 268 triliun,” sambung Dadan.
MBG sudah dimulai pada tahun 2025 di sejumlah daerah di 26 provinsi di Indonesia. Program ini dilaksanakan secara bertahap hingga menyasar ke seluruh wilayah Nusantara.
Pada tahap awal, program MBG ini menyasar sejumlah sekolah, ibu hamil dan menyusui, serta anak balita.
Program MBG itu menyajikan menu bergizi seimbang sesuai dengan angka kecukupan gizi (AKG) di setiap klasifikasi umur penerima.
Pada tahun 2025 atau tahun lalu, pemerintah menargetkan total ada 19,47 juta penerima manfaat program MBG. Alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun bersumber dari APBN.
Rinciannya, Rp 63,36 triliun digunakan untuk pemenuhan gizi nasional. Sisanya Rp 7,43 triliun untuk program dukungan manajemen operasional. Lonjakan anggaran 2026 mencerminkan ambisi pemerintah memperluas manfaat program MBG.
Dengan semakin banyaknya sekolah dan siswa yang terlayani, program ini diharapkan memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia, sehingga anggaran MBG pada APBN 2026 melonjak signifikan.
Anggaran MBG 2026 naik 5 kali lipat
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan alasan alokasi anggaran MBG 2026 naik pesat hampir lima kali lipat menjadi Rp 335 triliun dari pagu APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, mengatakan bahwa kenaikan anggaran MBG itu disebabkan oleh target yang lebih besar di tahun depan.
Adapun target program MBG pada 2026 dapat memberi makan kepada 82,9 juta penerima manfaat.
Belum lagi, pemerintah juga tetap harus menjalankan program kepada penerima manfaat yang tahun ini telah terealisasi.
“Kok tahun depannya lebih banyak? Ya, karena target dan kebutuhannya jadi lebih besar. Sekarang gini, misalnya kita sekarang sekolahnya 100, tahun depan sekolahnya 400. Ya, otomatis kan duitnya jadi lebih banyak,” ujarnya saat media briefing di kantornya, Jakarta.
Terkait serapan anggaran MBG tahun ini yang masih rendah, Kemenkeu akan terus melakukan evaluasi ke BGN. Perlakuan ini sama dengan kementerian dan lembaga (K/L) lainnya.
Dari pagu Rp 71 triliun, realisasi anggaran MBG per 3 Oktober 2025 baru mencapai 34 persen atau sebesar Rp 21,64 triliun.
“Kalau dilakukan evaluasi, ini kita akan lakukan. Bukan cuma MBG, semua anggaran K/L itu semuanya dilakukan evaluasi,” kata dia.
Kendati demikian, dia optimistis penyerapan anggaran MBG 2026 akan lebih baik ketimbang tahun ini lantaran kebutuhannya semakin besar dan orang-orang yang menjalankan pun semakin berpengalaman mengelola anggaran.
“Tahun depan ya pasti sebetulnya secara administrasi, kemudian gimana handling-nya, ini kan kita udah tambah ahli. Jadi kecepatan untuk pencairan saya rasa ini juga akan semakin baik,” tuturnya.(Sumber)
