Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mewanti-wanti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak asal membangun pondok pesantren (ponpes) menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saan mengingatkan, penggunaan APBN haruslah dibahas terlebih dahulu di tingkat pemerintah dan DPR.
“Terkait dengan rencana Menteri PU ya untuk membangun ponpes, karena itu menggunakan dana APBN, tentu itu harus dibicarakan dulu dengan minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan,” ujar Saan kepada wartawan di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (11/9/2025).
Ia menekankan, pembahasan bersama DPR terutama Komisi V yang menjadi mitra kerja Kementerian PU, penting dilakukan.
“Biar apa yang menjadi keputusan Menteri PU untuk membangun pesantren dengan biaya dari APBN ini tidak menimbulkan masalah, menimbulkan polemik,” jelasnya.
Saan menyebut, meski tujuan kebijakan tersebut baik, namun langkah yang tidak melalui mekanisme pembahasan bisa berpotensi menimbulkan kontroversi yang justru merugikan pesantren.
“Jadi penting juga, tujuannya memang baik ya untuk membantu, tapi kalau misalkan ada polemik kan kasihan pesantrennya juga, jadi yang akan menjadi ini kan pesantrennya juga,” tegas Saan.
Ia menambahkan, niat baik dari Menteri PU Dody Hanggodo perlu diikuti dengan tata kelola yang tepat agar tidak memicu perdebatan publik. “Makanya menurut saya itu niat yang baik dari kementerian PU, dari Menteri PU ini tentu juga harus dilakukan lebih baik supaya tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
Diketahui, Kementerian PU berencana akan membangun ulang gedung Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Menteri Dody menuturkan, sejatinya anggaran untuk pembangunan ponpes yang merupakan lembaga keagamaan ada di Kementerian Agama (Kemenag).
“Cuma, kan, ini kondisi darurat di Sidoarjo, pasti kami yang masuk (ikut andil),” kata Dody usai pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar diJakarta, Selasa (7/10/2025)
Meski begitu, ia menambahkan, pemerintah terbuka kepada pihak swasta jika ingin memberikan bantuan perbaikan ponpes-ponpes lain di seluruh Indonesia dengan bangunan sudah tua dan rawan roboh.
“Insyaallah cuma dari APBN, ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta,” sambungnya.(Sumber)
